Pemkab Biak Numfor pastikan TPP PNS dan PPPK dibayar pekan depan

Ringkasan Berita:

  • Pemkab Biak Numfor memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan PPPK akan dibayarkan pada pekan depan setelah dilakukan koordinasi terkait kondisi keuangan daerah. 
  • Pembayaran TPP tetap mensyaratkan kelengkapan administrasi, seperti Perbup, tanda tangan elektronik, absensi, dan laporan e-kinerja. 
  • Bupati Markus Mansnembra berharap pembayaran TPP ke depan dapat dilakukan setiap tiga bulan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi APBD serta meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai.

Laporan Wartawan , Fiona Sihasale

, BIAK NUMFOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Papua, memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibayarkan pada pekan depan. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra setelah pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan DPRK, Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta BPKAD untuk membahas kondisi keuangan daerah.

Bupati mengatakan, meskipun kondisi keuangan daerah masih menghadapi tekanan, pemerintah tidak ingin mengabaikan hak pegawai yang telah menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih dukungan DPR yang luar biasa sehingga kita dapat memastikan bahwa minggu depan TPP untuk para pegawai negeri sipil dan PPPK bisa kita bayarkan,” kata Bupati Markus Mansnembra saat ditemui, Jumat (4/9/2026)

Pembayaran TPP tersebut akan diberikan kepada PNS dan PPPK sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pejabat maupun staf. Namun, ia mengingatkan pembayaran TPP tidak dilakukan tanpa persyaratan.

Sejumlah dokumen dan persyaratan wajib dipenuhi sebelum pembayaran dilakukan.

Di antaranya regulasi yang menjadi dasar yakni Peraturan Bupati (Perbup) terkait pembayaran TPP. Selain itu, tanda tangan elektronik, absensi pegawai dan laporan e-kinerja.

“Bicara TPP ini tidak serta-merta langsung dibayarkan. Karena ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Menurutnya, enam bulan pertama pembayaran TPP masih menjadi bagian dari proses evaluasi pemerintah terhadap berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai maupun pimpinan OPD.

Ia meminta para pimpinan OPD memastikan seluruh pegawai memenuhi kewajiban administrasi, termasuk absensi dan e-kinerja.

Laporan e-kinerja harus menggambarkan pekerjaan yang dilakukan pegawai, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan pekerjaan selama periode tertentu.

Pemerintah juga menargetkan mekanisme pembayaran TPP ke depan dapat dilakukan secara lebih rutin.

Bupati berharap pembayaran berikutnya dapat dilakukan setiap tiga bulan sehingga pegawai tidak harus menunggu enam bulan.

“Kita berharap yang berikut, tiga bulan berikut itu dibayarkan. Jadi kita tidak menunggu enam bulan baru dibayarkan, tetapi setiap tiga bulan itu dibayarkan,” katanya.

Namun, rencana tersebut tetap bergantung pada kondisi APBD. Pemkab saat ini berupaya memperbaiki kondisi fiskal daerah agar pendapatan dan belanja dapat berada dalam kondisi seimbang.

Ia mengatakan, hak pegawai menjadi salah satu hal yang harus dikawal pemerintah karena PNS dan PPPK memiliki kewajiban menjalankan roda pemerintahan.

Karena itu, kata MArkus, selain memastikan pembayaran TPP, pemerintah juga meminta pegawai meningkatkan disiplin dan kinerja. 

“Pembayaran TPP akan terus dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk kehadiran dan laporan kinerja,” pungkPNSya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *