
Bangko, Forumnusantaranews.com-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menggelar rapat koordinasi virtual melalui Zoom Meeting terkait Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama antara Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan Pemerintah Daerah untuk periode 2021–2026.
Rapat evaluasi itu digelar di MPC Bappeda Merangin, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni.
Untuk pemaparan materi dan laporan pelaksanaan, Pemkab Merangin menunjuk Asisten I Setda Merangin, Sukoso, sebagai juru bicara.
Rapat tersebut juga diikuti Asisten III Henizor, Kepala Dinas Kominfo Ahmad Khoirudin, Kepala Dinas PMD Deddi Candra, Kepala Bappeda Zainal Abidin, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Di hadapan peserta rapat, Sukoso memaparkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Pemkab Merangin bersama Ombudsman pada tahun 2024 sudah berjalan dan menghasilkan sejumlah capaian.
Salah satu capaian itu adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di sejumlah OPD strategis. OPD yang dimaksud meliputi PTSP, Dukcapil, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan Dinas Sosial. Hasilnya, keempat OPD tersebut memperoleh opini “sedang tanpa maladministrasi”.
Tidak hanya soal pelayanan publik, kerja sama itu juga menyentuh persoalan kepegawaian dan pemerintahan desa.
“Kegiatan lainnya yakni penanganan permasalahan pengangkatan P3K bersama teman-teman BKPSDM, penanganan persoalan mekanisme pemberhentian kepala desa dari Dinas PMD, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dari Dinas PMD,” jelasnya.
Saat membahas kendala di lapangan, Sukoso menegaskan persoalan yang muncul bukan hambatan substansial. Menurutnya, yang masih menjadi tantangan adalah optimalisasi komunikasi akibat pergantian personel.
“Kalau hambatan sepertinya bukan hambatan, tapi memang ini yang perlu harus kita tingkatkan ke depan, karena PIC-nya ini sering berganti seiring dengan mutasi dan rotasi jabatan. Jadi terkadang komunikasi belum sampai dengan baik,” ungkap Sukoso.
Sukoso memastikan persoalan tersebut sudah menjadi catatan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
“Ini menjadi catatan kami ke depan, sehingga kalaupun nanti terjadi rotasi atau mutasi terhadap pejabat yang merupakan PIC, tetap komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik ke seluruh OPD, dan kami berkomitmen kembali untuk betul-betul melaksanakan MoU ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.(*)



