
forumnusantaranews.com– Di tengah keberagaman masyarakat, menjaga kerukunan bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab bersama. Perbedaan keyakinan hendaknya tidak menjadi sekat yang memisahkan, tetapi menjadi pengingat pentingnya saling menghormati dan menjaga persaudaraan.
Pesan tersebut menjadi penting menyusul digelarnya Parade Tauhid oleh Forum Penyelamatan Aqidah Umat Islam (FPAUI) yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jumat (6/11/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 200 orang dengan penanggung jawab Ustaz Ahmad Zainuddin itu dimulai dari halaman Masjid Tajug Gede dan berakhir di Masjid Al Hidayah, Kampung Mulyasari, Desa Cikopo.
Dalam penyampaian aspirasinya, peserta aksi menyampaikan sejumlah keberatan terkait dukungan masyarakat, proses musyawarah, persyaratan administrasi, hingga keabsahan dokumen pembangunan rumah ibadah.
Berbagai keberatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif oleh pihak berwenang. Dugaan yang disampaikan dalam orasi tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta hukum tanpa pembuktian.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk menyatakan keberatan terhadap suatu rencana pembangunan.
Namun, hak tersebut harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara lainnya, termasuk hak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya.
Karena itu, persoalan rencana pembangunan GKPS di Cikopo perlu diselesaikan melalui dialog terbuka, musyawarah yang mengedepankan rasa saling menghormati, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Tidak boleh ada pihak yang merasa diabaikan. Aspirasi masyarakat harus didengar, sementara hak jemaat untuk mendapatkan kepastian hukum juga wajib diperhatikan.
Peristiwa di Cikopo menjadi momentum penting bagi FKUB Kabupaten Purwakarta, Kementerian Agama, dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memperkuat komunikasi antarpihak.
Joes Wakil Sekretaris FKUB berharap dialog antara masyarakat dan jemaat GKPS dapat menjadi jembatan, sekaligus membantu mencari jalan keluar yang adil tanpa mengorbankan kerukunan.
“Klarifikasi terhadap seluruh persyaratan pembangunan, proses rekomendasi, serta keberatan masyarakat perlu dilakukan secara transparan dan objektif,” kita Joes.
Di sisi lain, sambung Joes, semua pihak diimbau menahan diri. Tidak boleh ada intimidasi, ancaman penyegelan sepihak, perusakan, ataupun tindakan pembongkaran di luar mekanisme hukum.
Jangan sampai persoalan rumah ibadah berkembang menjadi konflik sosial yang merusak hubungan persaudaraan masyarakat yang selama ini terpelihara.
“Purwakarta adalah rumah bersama bagi masyarakat dengan beragam agama, suku, budaya, dan latar belakang. Kerukunan tidak berarti semua orang harus memiliki keyakinan yang sama, tetapi bagaimana setiap orang mampu hidup berdampingan dengan saling menghormati,” pungkasnya.
“Masyarakat yang menyampaikan penolakan diharapkan tetap mengedepankan cara-cara damai dan bermartabat. Jemaat GKPS juga diharapkan terus menghormati lingkungan sekitar serta mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah pun perlu segera menghadirkan penyelesaian yang jelas dan berkeadilan,” lanjut Joes.
Peristiwa Cikopo menjadi pengingat bahwa toleransi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap kegiatan seremonial.
Tidak ada warga negara yang boleh kehilangan haknya hanya karena berbeda keyakinan. Begitu pula tidak boleh ada aspirasi masyarakat yang diabaikan begitu saja.
Mari menjaga Purwakarta tetap aman, damai, dan harmonis. Jangan biarkan perbedaan melahirkan kebencian. Jangan jadikan mayoritas sebagai alasan untuk menekan minoritas. Hormati proses hukum dan kedepankan dialog.
“Berbeda keyakinan bukan berarti berbeda kemanusiaan. Kita boleh berbeda dalam kepercayaan, tetapi tetap satu dalam persaudaraan. Karena Purwakarta Istimewa adalah rumah bagi kita semua,’ tutup Joes.
