Pentagon ingin tutup lebih banyak dokumen dari publik, ada apa?

.CO.ID, JAKARTA — Pentagon mengajukan usulan yang berpotensi mengubah wajah keterbukaan informasi di Amerika Serikat. Jika disetujui Kongres, Departemen Pertahanan akan memiliki kewenangan baru untuk menahan ribuan dokumen yang selama ini tidak tergolong rahasia dari akses publik. Apa yang sebenarnya ingin disembunyikan?

“Hal terakhir yang dibutuhkan pemerintah adalah kewenangan baru untuk menahan informasi berdasarkan FOIA.” Pernyataan keras itu disampaikan Penasihat Senior American Civil Liberties Union (ACLU), Brett Max Kaufman, yang menilai proposal Pentagon justru memperburuk budaya kerahasiaan di pemerintahan federal. Mengapa organisasi hak sipil langsung bereaksi sekeras itu?

Usulan yang dikirim Pentagon ke Kongres pada akhir Juni itu akan memberikan dasar hukum baru bagi Menteri Pertahanan untuk menolak membuka dokumen berstatus Controlled Unclassified Information (CUI) atau Informasi Tak Terklasifikasi yang Dikendalikan. Dokumen semacam ini bukan rahasia negara, tetapi dianggap memuat informasi sensitif. Selama ini status CUI hanya berfungsi sebagai penanda administratif, bukan alasan hukum untuk menolak permintaan informasi publik. Lalu apa yang berubah?

Jawabannya terletak pada satu pasal baru yang diinginkan Pentagon. Melalui aturan tersebut, dokumen CUI dapat ditahan apabila Departemen Pertahanan menilai isinya berkaitan dengan kerentanan pertahanan nasional dan risiko pembukaannya dianggap lebih besar dibanding kepentingan publik untuk mengetahuinya. Kriteria itu dinilai sangat luas. Siapa yang nantinya menentukan batasannya?

Selama hampir enam dekade, Undang-Undang Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act (FOIA) menjadi salah satu instrumen utama masyarakat Amerika mengawasi pemerintah. Sejak diberlakukan pada 1966, FOIA mewajibkan lembaga federal membuka dokumen kepada publik, kecuali yang masuk dalam sembilan pengecualian yang secara tegas diatur undang-undang. Apakah mekanisme itu kini dianggap tidak lagi cukup?

Arsip Nasional Amerika Serikat (NARA), lembaga yang mengawasi sistem CUI, selama ini berulang kali menegaskan bahwa pemberian label CUI tidak otomatis membuat sebuah dokumen boleh dirahasiakan. Untuk menolak permintaan informasi, setiap lembaga tetap wajib menggunakan salah satu pengecualian dalam FOIA. Proposal Pentagon justru akan membalik prinsip tersebut. Mengapa?

Direktur Center for Defense Information di Project on Government Oversight (POGO), Greg Williams, menyebut proposal itu sebagai “kekhawatiran yang signifikan”. Menurutnya, definisi CUI selama ini sudah sangat luas sehingga mudah digunakan secara berlebihan.

“Ketika saya masih menjadi kontraktor, panduan tidak resminya sederhana: kalau ragu, beri label CUI,” ujar Williams kepada CBS News pada Rabu (15/7/2026).

 

Jika kebiasaan itu dipadukan dengan kewenangan baru, berapa banyak dokumen yang nantinya bisa tertutup dari pengawasan publik?

Usulan tersebut muncul ketika Pentagon juga memperketat akses media ke markas besarnya di Washington. Dalam setahun terakhir, wartawan yang sebelumnya bebas berpindah di sejumlah area kini wajib didampingi petugas resmi. The New York Times bahkan menggugat kebijakan tersebut dan memenangkan perkara di pengadilan federal dengan dasar perlindungan Amandemen Pertama Konstitusi AS. Namun Pentagon memilih mengajukan banding. Apakah pembatasan akses ini bagian dari pola yang lebih besar?

Pelaksana Tugas Sekretaris Pers Pentagon Joe Valdez membantah tudingan bahwa pemerintah ingin mengurangi transparansi. Menurut dia, tujuan proposal itu semata-mata memberikan perlindungan hukum yang lebih konsisten terhadap informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Namun para pengkritik menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya meyakinkan. Mereka mengingatkan bahwa teknologi militer, data intelijen, informasi nuklir, hingga dokumen pengadaan strategis sebenarnya telah dilindungi oleh berbagai undang-undang dan pengecualian FOIA yang berlaku saat ini. Jika perlindungannya sudah ada, mengapa Pentagon masih membutuhkan kewenangan baru?

Di sisi lain, persoalan terbesar FOIA justru bukan kurangnya dasar hukum untuk menolak dokumen, melainkan lambannya proses pelayanan. Laporan tahunan Pentagon mencatat hingga akhir tahun fiskal 2025 terdapat 30.476 permintaan FOIA yang belum diproses, melonjak 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak pemohon harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sebelum memperoleh jawaban.

Bagi Greg Williams, pertanyaan paling mendasar tetap belum terjawab.

“Kalau informasi itu benar-benar menyangkut keamanan nasional, mengapa tidak langsung diklasifikasikan sebagai rahasia?” katanya.

Pertanyaan itulah yang kini berada di meja Kongres, dan jawabannya dapat menentukan seberapa jauh publik Amerika masih bisa mengawasi pemerintahannya sendiri.

Inti Perdebatan

Di balik usulan kontroversial Pentagon terdapat istilah yang selama ini jarang dikenal publik, yakni Controlled Unclassified Information (CUI) atau Informasi Tak Terklasifikasi yang Dikendalikan. Meski namanya terdengar teknis, status CUI menjadi inti perdebatan karena menentukan apakah suatu dokumen pemerintah dapat diakses masyarakat atau justru disembunyikan dari publik.

CUI merupakan kategori informasi yang tidak tergolong rahasia negara, tetapi tetap memerlukan perlindungan khusus karena memuat data yang sensitif. Informasi tersebut dapat berupa rincian pengadaan militer, infrastruktur penting, teknologi tertentu, data pribadi, hingga berbagai informasi operasional pemerintah yang dinilai tidak layak disebarluaskan secara bebas. Berbeda dengan dokumen berstatus “Top Secret”, “Secret”, atau “Confidential”, dokumen CUI tidak dianggap mengandung informasi yang apabila bocor akan secara langsung membahayakan keamanan nasional.

Sistem CUI mulai diterapkan secara nasional pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama melalui Executive Order 13556 yang diterbitkan pada November 2010. Sebelum aturan tersebut berlaku, setiap lembaga federal memiliki labelnya sendiri untuk menandai dokumen sensitif, seperti For Official Use Only (FOUO), Sensitive But Unclassified (SBU), Law Enforcement Sensitive, dan puluhan penanda lain yang berbeda-beda. Ketidakkonsistenan itu sering menimbulkan kebingungan di antara lembaga pemerintah maupun masyarakat.

 

Melalui Executive Order 13556, pemerintahan Obama berupaya menyederhanakan sistem tersebut dengan menciptakan satu standar nasional, yaitu CUI. Pengelolaan program itu kemudian dipercayakan kepada National Archives and Records Administration (NARA), yang bertugas menyusun pedoman mengenai jenis informasi yang dapat diberi label CUI serta tata cara penyimpanannya di seluruh lembaga federal.

Namun, ada satu prinsip penting yang selama ini menjadi fondasi sistem CUI. Pemberian label CUI tidak pernah dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk merahasiakan suatu dokumen dari masyarakat. Status tersebut hanya merupakan mekanisme administratif agar informasi sensitif dikelola secara lebih hati-hati, misalnya dalam proses penyimpanan, distribusi, maupun akses internal antarinstansi pemerintah.

Karena itu, apabila masyarakat mengajukan permintaan dokumen melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi (Freedom of Information Act/FOIA), lembaga pemerintah tetap wajib menilai permintaan tersebut berdasarkan ketentuan FOIA, bukan semata-mata karena dokumen tersebut berlabel CUI.

Jika tidak ada dasar hukum yang termasuk dalam sembilan pengecualian FOIA, dokumen pada prinsipnya tetap dapat dibuka kepada publik meskipun menyandang label CUI.

 

National Archives sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa penetapan CUI tidak mengubah hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Dalam berbagai pedoman resminya, NARA menyatakan bahwa label CUI “tidak menciptakan kewenangan baru untuk menahan dokumen dari pengungkapan berdasarkan FOIA.”

Artinya, lembaga pemerintah tidak dapat menolak permintaan informasi hanya karena sebuah dokumen diberi cap CUI.

Di sinilah letak kontroversi usulan Pentagon. Jika proposal tersebut disetujui Kongres, status CUI tidak lagi sekadar menjadi label administratif, melainkan berubah menjadi salah satu dasar hukum bagi Departemen Pertahanan untuk menolak membuka dokumen kepada publik.

Perubahan itu dinilai banyak kalangan sebagai pergeseran besar dalam praktik keterbukaan informasi pemerintah Amerika Serikat, karena memperluas ruang bagi pemerintah untuk menyembunyikan dokumen yang selama ini secara hukum masih dapat diakses masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *