Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menjadi salah satu layanan digital yang mempermudah proses administrasi pendirian badan hukum di Indonesia. Melalui sistem ini, pengajuan pengesahan badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Perkumpulan, dapat dilakukan secara elektronik. Meski demikian, penerapannya tetap membutuhkan ketelitian notaris dalam memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian data dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam proses pendirian badan hukum, notaris berperan dalam pembuatan akta pendirian, pemeriksaan dokumen persyaratan, serta pengajuan permohonan pengesahan melalui SABH. Setiap jenis badan hukum memiliki persyaratan yang berbeda sehingga notaris perlu memastikan bahwa dokumen dan data yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketelitian tersebut penting untuk meminimalkan kesalahan administratif dan mendukung kepastian hukum bagi para pendiri.
Menurut penuturan Notaris Putri Selfi Widya Ratna, S.H., M.Kn., dalam wawancara pada 21 September 2026, proses pengurusan pendirian badan hukum melalui SABH di kantornya masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan administrasi. Kendala tersebut meliputi jaringan internet kantor yang terkadang kurang stabil sehingga menghambat proses penginputan dan pengiriman data permohonan. Selain itu, keterbatasan waktu operasional SABH pada hari kerja pukul 07.30–16.00 WIB turut memengaruhi pengaturan waktu penyelesaian pekerjaan administrasi. Pekerjaan pengurusan beberapa badan hukum yang harus diselesaikan dalam waktu berdekatan juga menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan ketelitian dan pengelolaan waktu agar setiap permohonan dapat diproses dengan baik.
Dalam menghadapi kendala tersebut, kantor notaris melakukan persiapan dokumen dan pemeriksaan kelengkapan data sebelum proses pengajuan melalui SABH. Pengaturan jadwal pekerjaan juga diperlukan agar proses pengajuan dapat disesuaikan dengan jam operasional sistem. Selain itu, ketersediaan jaringan internet yang memadai perlu diperhatikan untuk menunjang kelancaran penginputan dan pengiriman data. Apabila terjadi gangguan jaringan atau kendala akses, proses pengajuan dapat dilanjutkan setelah kondisi kembali memungkinkan dengan tetap memperhatikan ketepatan dan kelengkapan dokumen.
Pemanfaatan SABH menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi badan hukum. Namun, kelancaran proses pendirian badan hukum juga memerlukan ketelitian notaris dalam menjalankan tugasnya serta kesiapan dalam menyesuaikan proses administrasi dengan kondisi teknis yang ditemui. Dengan demikian, penggunaan SABH diharapkan dapat mendukung proses pendirian badan hukum yang lebih tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
