SPPG Dilarang Pakai Beras SPHP dan Minyakkita untuk MBG, Sudaryono Tegaskan Bakal Disanksi

 

Jambi, Forumnusantaranews.com-

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita untuk kebutuhan pengolahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Larangan tersebut diberlakukan untuk memastikan komoditas pangan yang mendapatkan dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Penegasan itu disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Sidak ini menjadi bukti bahwa BGN tidak main-main dalam mengawal Program MBG. Kepala BGN turun langsung ke dapur, melihat langsung bahan-bahan yang digunakan, dan memastikan semuanya sesuai aturan.

“Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,” ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.

Pernyataan tegas ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan aturan baru yang tiba-tiba muncul. Larangan ini sudah ada sejak awal, sejak hari pertama Mas Dar menjabat sebagai Kepala BGN. Dan larangan ini berlaku untuk semua SPPG di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.

Ia menjelaskan, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang memiliki fungsi khusus dalam kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Karena itu, penggunaannya untuk kebutuhan dapur MBG tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) program.

“Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh,” tegasnya.

Mengapa dilarang? Karena beras SPHP dan Minyakita adalah beras dan minyak yang harganya disubsidi oleh pemerintah agar tetap murah dan terjangkau bagi masyarakat. Harganya sengaja dibuat lebih murah untuk menstabilkan harga di pasaran dan membantu masyarakat kecil.

Jika beras SPHP dan Minyakita yang seharusnya untuk masyarakat justru dipakai untuk dapur MBG, maka stok untuk masyarakat akan berkurang. Harga di pasaran bisa naik. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan beras murah justru tidak kebagian. Itu yang tidak boleh terjadi.

Dapur MBG punya anggaran sendiri, punya mekanisme pengadaan sendiri. Dapur MBG harus membeli beras dan minyak dari jalur normal, bukan dari jalur subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat.

Sudaryono meminta masyarakat, termasuk rekan-rekan media, untuk turut mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut. Apabila menemukan SPPG yang menggunakan beras SPHP atau Minyakita, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN agar dapat ditindaklanjuti.

Ia menyatakan BGN membuka ruang pengaduan melalui surat, email, maupun pesan WhatsApp untuk menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran di lapangan.

“Kalau awak media atau netizen menemukan, tolong lapor sama saya, kita sanksi dia. Karena itu sudah jelas, di SOP-nya jelas,” ungkapnya.

Pesan ini sangat penting. BGN tidak bisa mengawasi ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia sendirian. Butuh bantuan masyarakat, butuh bantuan media, butuh bantuan netizen. Jika ada yang melihat dapur MBG memakai beras SPHP atau Minyakita, jangan diam. Laporkan!

Sanksi yang akan diberikan juga tidak main-main. SPPG yang melanggar SOP bisa diberikan teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin operasional. BGN ingin memastikan tidak ada yang bermain-main dengan program yang menyangkut makanan anak-anak Indonesia ini.

Menurut Sudaryono, pengawasan terhadap penggunaan bahan baku merupakan bagian dari pembenahan tata kelola MBG. BGN tidak hanya memastikan kualitas dan keamanan makanan, tetapi juga memastikan pengadaan bahan pangan berjalan sesuai ketentuan.

Program MBG adalah program besar yang menyangkut jutaan anak Indonesia. Setiap hari, jutaan porsi makanan dibagikan. Karena itu, tata kelolanya harus benar-benar bersih, transparan, dan sesuai aturan. Mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program harus ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan,” pungkasnya.

Sikap ini patut diapresiasi. BGN tidak menutup-nutupi masalah. BGN justru membuka diri untuk dikritik, membuka ruang pengaduan, dan berjanji akan menyelesaikan setiap masalah yang ditemukan.

Dengan sidak langsung, larangan tegas, dan ajakan untuk ikut mengawasi, BGN berharap Program MBG di Jambi dan di seluruh Indonesia bisa berjalan lebih baik, lebih bersih, dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.

MBG bukan sekadar makan gratis. MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih kuat. Dan investasi itu harus dijaga dengan tata kelola yang benar.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *