Terdakwa kebakaran sumur minyak Blora divonis 6 bulan, jaksa ajukan banding

, BLORA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora mengajukan banding terhadap putusan terdakwa Suhartono dalam kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Blora, Hendi Budi Fidrianto, mengatakan memori banding terhadap putusan terdakwa Suhartono telah diajukan pada 28 Agustus 2026.

“Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora mengajukan banding terhadap putusan terdakwa Suhartono. Memori banding telah diajukan pada tanggal 28 Agustus 2026,” kata Hendi, saat dikonfirmasi , Selasa (1/9/2026).

Sementara itu, JPU tidak mengajukan banding terhadap putusan dua terdakwa lainnya, yakni Hartono dan Suparman.

Menurut Hendi, terhadap terdakwa Hartono dan Suparman, JPU akan melaksanakan eksekusi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Untuk putusan terhadap terdakwa Hartono dan terdakwa Suparman, JPU tidak mengajukan banding. JPU akan melakukan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) terhadap Hartono dan Suparman,” jelasnya.

Namun Hendi, tidak menjelaskan secara detail, saat ditanya terkait alasan JPU banding terhadap putusan terdakwa Suhartono, dan tidak banding terhadap putusan terdakwa Hartono dan Suparman.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam sidang yang digelar Senin (24/8/2026).

Pembacaan putusan dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua PN Blora, Nunung Kristiyani. Dengan hakim anggota masing-masing Aldo Adrian Hutapea, dan Firdaus Azizy.

Ketiga terdakwa dalam perkara tersebut yakni Hartono, Suparman, dan Suhartono.

Majelis hakim menjatuhkan vonis yang berbeda terhadap ketiganya. Hartono dan Suparman masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan.

Hartono dan Suparman dijerat Pasal 474 ayat (3) KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Mengadili, terdakwa Hartono, Suparman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kedua,” kata Nunung saat membacakan putusan.

“Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” lanjutnya.

Sementara itu, vonis terhadap terdakwa Suhartono berbeda dengan Hartono dan Suparman.

Majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan kepada Suhartono. Namun, hukuman tersebut tidak perlu dijalankan dengan syarat umum Suhartono tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan selama satu tahun.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Suhartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kedua,” ujar Nunung.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan,” lanjutnya.

“Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan syarat umum terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu selama satu tahun,” imbuhnya.

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Suhartono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Ketiga terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Pengeboran Minyak Ilegal Tak Terbukti

Dugaan pengeboran minyak ilegal dalam kasus kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, tidak terbukti dalam persidangan.

Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Blora menggunakan dakwaan alternatif kedua untuk menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa, yakni Hartono, Suparman, dan Suhartono.

Panitera Pengadilan Negeri Blora, Didik Riyadi, menjelaskan, putusan majelis hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Menurutnya, setelah fakta persidangan diperiksa, unsur terkait pengeboran minyak tidak terbukti. Sebaliknya, fakta yang terungkap justru menunjukkan adanya pengeboran air.

“Semuanya tentunya ada di fakta persidangan. Fakta persidangan itulah yang menjadi landasan untuk membuat putusan. Mana yang terbukti di persidangan,” 

“Beberapa kali saya mengikuti itu, ternyata tidak terbukti itu pengeboran terkait minyak. Justru yang terbukti itu pengeboran air,” jelas Didik, Senin (24/8/2026).

Dalam perkara tersebut, jaksa sebelumnya menyusun dakwaan secara alternatif.

Dakwaan alternatif kesatu menggunakan Pasal 52 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perubahan atas UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, jo. Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang melakukan eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa izin resmi, dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar.

Namun, dakwaan tersebut tidak menjadi dasar majelis hakim dalam menjatuhkan vonis karena unsur pengeboran atau eksploitasi minyak secara ilegal dinilai tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan.

“Makanya di situ dakwaannya ada dua. Dakwaan yang pertama tentang lingkungan hidup, yang dakwaan kedua tentang KUHP. Jadi, yang dikabulkan, apa yang diputuskan tadi adalah dakwaan kedua,” terang Didik.

Dakwaan alternatif kedua yang kemudian digunakan majelis hakim berkaitan dengan tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

“Jadi begini, dalam sistem KUHP dan KUHAP baru ini kan kita banyak sekali perubahan. Sekarang asas pemidanaan itu tidak lagi sifatnya sebagai balas dendam, namun adalah sebagai pemulihan keadaan,” ujarnya.

“Jadi pemulihan keadaan sekarang yang menjadi ruhnya dalam KUHP dan KUHAP baru ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo tersebut terjadi pada Minggu, 17 Agustus 2025. Api baru berhasil dipadamkan setelah berkobar selama tujuh hari.

Peristiwa itu menjadi salah satu kecelakaan sumur minyak paling fatal di Blora karena menyebabkan lima orang meninggal dunia, diantaranya Tanek (60), Sureni (52), Wasini (50), dan Yeti (30) serta satu balita AD (2).(Iqs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *