Muaro Jambi, Forumnusantaranews.com-
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mematangkan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir secara resmi membuka Rapat Konsultasi Publik Penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan LP2B Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026, Rabu (22/7/2026) di Ruang Ridan, Sekretariat Daerah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Rapat Koordinasi yang telah digelar pada Selasa, 14 Juli 2026 lalu.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk merumuskan serta menyepakati zona lahan pertanian produktif agar terhindar dari alih fungsi lahan yang semakin marak.
Dalam sambutannya, Wabup Junaidi H. Mahir menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemangku wilayah, hingga tingkat desa untuk memperkuat sektor pertanian secara berkelanjutan.
“Penetapan LP2B ini bukan sekadar urusan pemetaan di atas kertas, melainkan benteng perlindungan bagi kedaulatan pangan kita di masa depan. Sektor pertanian adalah urat nadi perekonomian masyarakat Muaro Jambi,” tegas Wabup Junaidi.
Rapat konsultasi publik ini dihadiri jajaran pemangku kepentingan lintas sektoral. Mulai dari para Camat, Kepala Desa Kades, hingga perwakilan dinas terkait se-Kabupaten Muaro Jambi.
Kehadiran para camat dan kades dinilai vital. Mereka berperan sebagai garda terdepan yang memahami kondisi riil alokasi tanah dan batas wilayah pertanian di tingkat akar rumput.
Melalui forum ini, Pemkab Muaro Jambi berharap dapat menjaring masukan, aspirasi, serta validasi data wilayah dari para kepala desa dan camat. Tujuannya agar sebelum payung hukum penetapan LP2B disahkan, data yang digunakan sudah akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Langkah penetapan LP2B diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang kuat bagi para petani. Sekaligus menjamin ketersediaan pasokan pangan daerah secara jangka panjang.
Dengan adanya payung hukum ini, lahan pertanian produktif di Muaro Jambi akan lebih terlindungi dari tekanan pembangunan dan alih fungsi.
Pemkab Muaro Jambi berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan pangan daerah.(*)
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mematangkan langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir secara resmi membuka Rapat Konsultasi Publik Penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan LP2B Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026, Rabu (22/7/2026) di Ruang Ridan, Sekretariat Daerah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Rapat Koordinasi yang telah digelar pada Selasa, 14 Juli 2026 lalu.
Pertemuan ini menjadi momen penting untuk merumuskan serta menyepakati zona lahan pertanian produktif agar terhindar dari alih fungsi lahan yang semakin marak.
Dalam sambutannya, Wabup Junaidi H. Mahir menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemangku wilayah, hingga tingkat desa untuk memperkuat sektor pertanian secara berkelanjutan.
“Penetapan LP2B ini bukan sekadar urusan pemetaan di atas kertas, melainkan benteng perlindungan bagi kedaulatan pangan kita di masa depan. Sektor pertanian adalah urat nadi perekonomian masyarakat Muaro Jambi,” tegas Wabup Junaidi.
Rapat konsultasi publik ini dihadiri jajaran pemangku kepentingan lintas sektoral. Mulai dari para Camat, Kepala Desa Kades, hingga perwakilan dinas terkait se-Kabupaten Muaro Jambi.
Kehadiran para camat dan kades dinilai vital. Mereka berperan sebagai garda terdepan yang memahami kondisi riil alokasi tanah dan batas wilayah pertanian di tingkat akar rumput.
Melalui forum ini, Pemkab Muaro Jambi berharap dapat menjaring masukan, aspirasi, serta validasi data wilayah dari para kepala desa dan camat. Tujuannya agar sebelum payung hukum penetapan LP2B disahkan, data yang digunakan sudah akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Langkah penetapan LP2B diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang kuat bagi para petani. Sekaligus menjamin ketersediaan pasokan pangan daerah secara jangka panjang.
Dengan adanya payung hukum ini, lahan pertanian produktif di Muaro Jambi akan lebih terlindungi dari tekanan pembangunan dan alih fungsi.
Pemkab Muaro Jambi berkomitmen menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan pangan daerah.(*)
Tinggalkan Balasan