
Forumnusantaranews.com– Insiden yang mencoreng kebebasan pers kembali menjadi sorotan. Seorang anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dilaporkan mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat hendak meliput kegiatan rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi publik dan ruang kerja wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, terlebih kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan anggaran daerah menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Wartawan yang menjalankan tugas peliputan semestinya memperoleh akses sesuai ketentuan dan tata tertib yang berlaku,” kata Adi Kurniawan Tarigan Ketua PWI Purwakarta, Minggu 17 Oktober 2026.
“Apabila terdapat pembatasan akses, pihak terkait perlu menyampaikan alasan yang jelas dan transparan, bukan membiarkan persoalan berkembang menjadi polemik,” sambung Tarigan sapaan akrab Ketua PWI Purwakarta.
Sebab, lanjut Tarigan, persoalan ini bukan semata menyangkut perlakuan terhadap seorang anggota organisasi, melainkan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap profesi wartawan dan pelaksanaan fungsi pers sebagai penyampai informasi kepada publik.
“Rapat Badan Anggaran DPRD merupakan agenda yang berkaitan dengan pembahasan keuangan daerah. Karena itu, keterbukaan informasi melalui peliputan menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui proses pembahasan anggarannya,” tegas Tarigan.
Hingga berita ini sampai ke meja redaksi, publik menunggu penjelasan resmi dari Sekretaris Dewan (Sekwan) maupun pimpinan DPRD Purwakarta terkait pengusiran tersebut.
