Ringkasan Berita:
- Pengulangan aktivitas koordinasi keberangkatan jemaah dapat menjadi salah satu indikator bahwa seseorang sebenarnya menjalankan kegiatan penyelenggaraan umrah.
- Namun berulang kali mengoordinasikan perjalanan tidak otomatis berarti melakukan tindak pidana.
- Menurut Harkristuti, perlu dilihat aktivitas yang dilakukan secara keseluruhan.
, JAKARTA –Ahli yang dihadirkan pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menilai orang yang berulang kali mengoordinasikan keberangkatan jemaah umrah patut dicurigai melakukan kegiatan yang lebih dari sekadar membantu perjalanan.
Hal itu disampaikan ahli pemerintah, pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo, saat menjawab pertanyaan hakim dalam sidang nomor 239/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (01/09/2026).
Hakim konstitusi Arsul Sani bertanya mengenai seseorang yang mengoordinasikan keberangkatan sejumlah orang secara berulang, misalnya dengan alasan membantu atau sekadar ingin bepergian bersama.
Harkristuti kemudian mengatakan faktor pengulangan tersebut patut menjadi perhatian.
“Mengoordinasi keberangkatan jemaah secara berulang itu menurut saya patut dicurigai juga,” kata Harkristuti.
“Kenapa harus berulang-ulang itu apa? Pastinya kan orang ketika bekerja ingin memiliki suatu keuntungan,” lanjutnya.
Namun, Harkristuti menegaskan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berbentuk keuntungan finansial.
“Keuntungan dalam bentuk apapun. Tidak harus keuntungan finansial, tidak harus komersial,” tuturnya.
Sidang ini menguji konstitusionalitas Pasal 115 dan Pasal 122 UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Dalam pejelasannya, Harkristuti menegaskan tidak semua aktivitas mengoordinasikan perjalanan umrah otomatis dapat dikategorikan sebagai penyelenggaraan yang dilarang.
Menurutnya, harus dibedakan antara umrah individual, perjalanan bersama keluarga atau kerabat, dengan penyelenggaraan perjalanan umrah bagi pihak lain.
Penyelenggaraan bagi pihak lain dapat dilihat dari sejumlah aktivitas seperti menghimpun jemaah, mengorganisasi perjalanan, mengatur komponen perjalanan, mengelola pembayaran dana jemaah, serta mengambil tanggung jawab atas perjalanan tersebut.
“Karena itu saya menegaskan bahwa tidak setiap koordinasi merupakan penyelenggaraan tetapi penyelenggaraan tidak dapat disamarkan sebagai koordinasi hanya dengan menyebut dirinya non-komersial,” ujarnya.
Harkristuti juga mengingatkan agar penerapan Pasal 115 dan 122 tidak sampai memidana orang yang sekadar membantu keluarga melaksanakan umrah secara mandiri.
Namun, di sisi lain, ia menilai kegiatan yang dilakukan secara berulang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah aktivitas tersebut sudah berubah menjadi penyelenggaraan perjalanan umrah tanpa hak.
Permohonan pemohon dalam perkara nomor 239 adalah menghapus ancaman pidana yang dinilai dapat menjerat orang yang menjalankan umrah mandiri, khususnya ketika mengajak atau berangkat bersama keluarga maupun kerabat.
Pemohon, Febriansyah Ramadhan, berpendapat setelah UU Haji dan Umrah hasil perubahan mengakui adanya umrah mandiri, masih ada dua pasal lama yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat, yakni:
Pasal 115 yang melarang setiap orang tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah.
Pasal 122 yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 115.
Menurutnya, norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab orang yang sekadar mengajak, mendampingi, atau berangkat bersama keluarga dalam umrah mandiri bisa ditafsirkan seolah-olah bertindak sebagai PPIU dan terancam pidana.
Hal itu dinilai melanggar hak atas kepastian hukum dan kebebasan menjalankan ibadah.
