Doc: Foto Kegiatan SMPN Satu Atap Cileunca, Desa Cileunca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta.
Forumnusantaranews.com- Proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di SMPN Satap Cileunca, Desa Cileunca , Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, kini menjadi perhatian publik. Selain muncul dugaan keterkaitan antar penyedia jasa, kualitas hasil pekerjaan konstruksi juga ikut dipersoalkan masyarakat. Sabtu (23/5/2026).
Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat dua paket pekerjaan yang tengah dilaksanakan di sekolah tersebut, yakni pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) senilai Rp477 juta yang dikerjakan CV Dinna Fajar, serta rehabilitasi toilet dengan nilai Rp86 juta yang dilaksanakan CV Arsyla Dewi Putri.
Meski kedua proyek tersebut tercatat dikerjakan oleh perusahaan berbeda, muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa kedua vendor memiliki hubungan atau dikendalikan oleh pihak pengusaha yang sama.
Dugaan itu pun memantik pertanyaan dari Tarman Sonjaya, Ketua Aspirasi Masyarakat Purwakarta (Amarta) terkait independensi penyedia jasa dan transparansi proses pengadaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
Tak hanya persoalan dugaan afiliasi vendor, dugaan hasil pekerjaan rehabilitasi toilet juga ikut menuai kritik. Tarman menilai kualitas pekerjaan masih menyisakan kekurangan teknis yang dinilai tidak sebanding dengan penggunaan anggaran pemerintah.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi pengawasan proyek, termasuk peran konsultan pengawas yang seharusnya memastikan mutu pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis.
“Kalau benar vendor berbeda tapi faktanya satu kendali, ini bisa menjadi preseden buruk dalam proses pengadaan. Apalagi kualitas bangunannya juga dipersoalkan,” ujar Tarman, Sabtu 23 Mei 2026.
Sorotan Tarman juga mengarah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Heri Wijaya, S.Pd., MM, yang memiliki kewenangan dalam menentukan penyedia jasa untuk proyek bernilai di atas Rp400 juta.
Tarman pun mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta lebih transparan dan serius melakukan evaluasi, mengingat proyek pembangunan sekolah menyangkut penggunaan uang negara dan kepentingan dunia pendidikan.
Tinggalkan Balasan