WARTA PONTIANAK – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Jumat 28 Agustus 2026. Putusan tersebut memberikan kejelasan mengenai mekanisme penetapan status bencana, baik berskala nasional maupun daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, selama ini terdapat lima indikator yang menjadi pertimbangan dalam penetapan status bencana. Kelima indikator itu meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi.
Menurut Berton, sebelumnya kelima indikator tersebut dipahami harus terpenuhi secara keseluruhan. Namun, melalui putusan terbaru, MK menegaskan bahwa tidak seluruh indikator harus terpenuhi.
Untuk penetapan status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban menjadi salah satu indikator utama.
Baca selengkapnya
