Merangin, Forumnusantaranews.com-
Pemerintah Kabupaten Merangin tidak akan menoleransi lagi ketimpangan distribusi guru. Bupati Merangin H.M Syukur menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara, khususnya tenaga pendidik, wajib siap ditempatkan di mana saja demi pemerataan pendidikan.
Hal itu disampaikan Bupati saat kegiatan Subuh Keliling Subling Pemkab Merangin di Masjid Baitussalam, Jumat (10/7/2026).
Bupati Syukur menyoroti kondisi pendidikan di Merangin saat ini. Masih terjadi penumpukan tenaga pendidik berstatus PNS di wilayah pusat kota.
Sementara itu, sekolah-sekolah di wilayah pelosok seperti Jangkat dan Tabir Timur masih mengalami keterbatasan guru, bahkan kekurangan kepala sekolah definitif.
“Anak-anak di pelosok juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Karena itu distribusi guru harus merata, tidak boleh menumpuk di satu titik saja,” tegas Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Bupati mengimbau seluruh ASN guru untuk mengingat kembali sumpah jabatan. Dalam sumpah itu disebutkan kesiapan untuk ditempatkan di mana pun dibutuhkan negara.
Pemkab Merangin akan mengambil langkah tegas. Sanksi berupa mutasi akan diberlakukan bagi guru yang menolak ditempatkan di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik, sesuai regulasi dari pemerintah pusat.
Selain itu, aturan ketat juga diberlakukan untuk jabatan kepala sekolah. Kepala sekolah yang telah menyelesaikan masa bakti dua periode wajib menjalani rotasi.
“Kebijakan rotasi ini untuk penyegaran organisasi dan mencegah stagnasi kepemimpinan di sekolah,” jelas Bupati Syukur.
Bupati menegaskan, pemerataan guru dan rotasi kepala sekolah merupakan bagian dari komitmen Pemkab Merangin dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh anak daerah, baik di kota maupun di pelosok, mendapatkan akses pendidikan yang adil dan merata,” pungkasnya.(Tat/Nic)
Pemerintah Kabupaten Merangin tidak akan menoleransi lagi ketimpangan distribusi guru. Bupati Merangin H.M Syukur menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara, khususnya tenaga pendidik, wajib siap ditempatkan di mana saja demi pemerataan pendidikan.
Hal itu disampaikan Bupati saat kegiatan Subuh Keliling Subling Pemkab Merangin di Masjid Baitussalam, Jumat (10/7/2026).
Bupati Syukur menyoroti kondisi pendidikan di Merangin saat ini. Masih terjadi penumpukan tenaga pendidik berstatus PNS di wilayah pusat kota.
Sementara itu, sekolah-sekolah di wilayah pelosok seperti Jangkat dan Tabir Timur masih mengalami keterbatasan guru, bahkan kekurangan kepala sekolah definitif.
“Anak-anak di pelosok juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Karena itu distribusi guru harus merata, tidak boleh menumpuk di satu titik saja,” tegas Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Bupati mengimbau seluruh ASN guru untuk mengingat kembali sumpah jabatan. Dalam sumpah itu disebutkan kesiapan untuk ditempatkan di mana pun dibutuhkan negara.
Pemkab Merangin akan mengambil langkah tegas. Sanksi berupa mutasi akan diberlakukan bagi guru yang menolak ditempatkan di wilayah yang kekurangan tenaga pendidik, sesuai regulasi dari pemerintah pusat.
Selain itu, aturan ketat juga diberlakukan untuk jabatan kepala sekolah. Kepala sekolah yang telah menyelesaikan masa bakti dua periode wajib menjalani rotasi.
“Kebijakan rotasi ini untuk penyegaran organisasi dan mencegah stagnasi kepemimpinan di sekolah,” jelas Bupati Syukur.
Bupati menegaskan, pemerataan guru dan rotasi kepala sekolah merupakan bagian dari komitmen Pemkab Merangin dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh anak daerah, baik di kota maupun di pelosok, mendapatkan akses pendidikan yang adil dan merata,” pungkasnya.(Tat/Nic)
Tinggalkan Balasan