Surabaya, 8 Oktober 2026 — Helm, sepatu pengaman, rompi reflektif, dan alat pelindung diri (APD) sering dianggap sebagai simbol utama keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Padahal, K3 tidak hanya berkaitan dengan perlengkapan yang digunakan pekerja, tetapi juga mencakup kewajiban perusahaan dalam mencegah kecelakaan dan melindungi keselamatan pekerja.
Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat potensi bahaya tinggi, penerapan K3 merupakan kewajiban hukum. Hal ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang masih berlaku. Undang-undang tersebut mengatur berbagai syarat keselamatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, serta kewajiban menyediakan APD bagi tenaga kerja.
Namun, APD bukan satu-satunya bentuk perlindungan. Perusahaan juga wajib mengidentifikasi potensi bahaya, menjelaskan risiko pekerjaan kepada pekerja, menyediakan prosedur kerja yang aman, serta memastikan peralatan dan lingkungan kerja memenuhi persyaratan keselamatan.
Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1970 mewajibkan pengurus menjelaskan kepada pekerja mengenai kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja, alat perlindungan yang diwajibkan, serta cara kerja yang aman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pekerja tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko kerja tanpa informasi dan pembinaan yang memadai.
SMK3 bagi Perusahaan Berisiko Tinggi
Kewajiban tersebut semakin penting bagi perusahaan yang menggunakan mesin, pesawat angkat dan angkut, bejana tekan, instalasi listrik, bahan kimia, atau menjalankan pekerjaan di ketinggian.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mewajibkan setiap perusahaan menerapkan SMK3. Kewajiban tersebut secara khusus berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. PP Nomor 50 Tahun 2012 masih berstatus berlaku.
Melalui SMK3, perusahaan perlu menyusun kebijakan keselamatan, mengidentifikasi bahaya, mengendalikan risiko, memberikan pelatihan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi penerapan K3 secara berkala. Dengan demikian, keselamatan kerja tidak hanya bergantung pada penggunaan APD, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja perusahaan.
Pekerja juga memiliki kewajiban untuk menggunakan APD dan menaati prosedur keselamatan. Meski demikian, kewajiban pekerja tersebut tidak menghapus tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan tempat kerja, peralatan, dan sistem yang aman.
Pentingnya Memilih PJK3 yang Sah
Dalam pelaksanaan K3, perusahaan dapat membutuhkan bantuan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau PJK3 untuk kegiatan tertentu, seperti pemeriksaan dan pengujian teknis, pengukuran lingkungan kerja, konsultansi, pembinaan, maupun pelayanan K3 lainnya.
PJK3 diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan tersebut tercatat masih berlaku pada JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
Perusahaan perlu memastikan bahwa PJK3 yang digunakan telah memperoleh penunjukan atau memenuhi persyaratan legal sesuai bidang jasa yang diberikan. Legalitas tersebut penting untuk memastikan bahwa layanan dilaksanakan oleh pihak yang kompeten dan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
Untuk kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja, perusahaan juga perlu memperhatikan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Peraturan ini mengatur pengendalian berbagai faktor bahaya di tempat kerja, seperti faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi.
Mahasiswa PKL Memahami Kepatuhan Legalitas
Kepatuhan K3 tidak hanya terlihat dari kegiatan pemeriksaan di lapangan atau penggunaan alat pelindung diri. Bagi perusahaan jasa K3, kepatuhan juga perlu dijaga melalui pengelolaan dokumen legalitas, pembaruan dokumen, dan pemahaman terhadap proses sertifikasi secara tertib.
Hal tersebut dipelajari oleh mahasiswa PKL, Desak Andini Parameswari dan Septy Amalia Handayani, selama menjalani kegiatan di PT Cipta Mandala Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, keduanya membantu melakukan monitoring masa berlaku dokumen legalitas perusahaan, mendukung proses pembaruan atau renewal dokumen, serta memetakan alur proses sertifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk membantu memastikan dokumen yang diperlukan perusahaan tetap terdata dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Sementara itu, pemetaan alur sertifikasi dilakukan untuk memahami tahapan, persyaratan dokumen, serta proses administrasi yang perlu dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memahami bahwa legalitas bukan sekadar dokumen administratif. Ketertiban dalam memantau masa berlaku dokumen, melakukan renewal, dan memahami alur sertifikasi merupakan bagian dari upaya menjaga kepatuhan serta mendukung kelancaran pelayanan perusahaan kepada klien.
“Selama PKL, kami memahami bahwa legalitas harus dipantau dan diperbarui secara berkelanjutan. Kami juga belajar memahami alur sertifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan, karena kelengkapan dan ketertiban dokumen berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan,” ujar Desak Andini.
Senada dengan itu, Septy Amalia Handayani mengatakan bahwa kegiatan tersebut memberi pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam pengelolaan legalitas perusahaan.
“Kami juga memahami bahwa proses monitoring dan renewal dokumen bukan hanya pekerjaan administratif. Ketelitian dalam memeriksa masa berlaku dokumen dan kelengkapan persyaratan diperlukan agar perusahaan dapat memberikan pelayanan K3 secara tertib serta menjaga kepercayaan klien,” ujarnya.
Pada akhirnya, penerapan K3 tidak dapat dipandang sebatas kewajiban menggunakan helm, sepatu pengaman, rompi, atau APD lainnya. K3 merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dan budaya kerja yang harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari pencegahan risiko, penyediaan sistem kerja yang aman, pemenuhan kompetensi, hingga kepatuhan terhadap legalitas dan peraturan yang berlaku.
Kesadaran terhadap aspek hukum menjadi penting agar penerapan K3 tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya melindungi pekerja dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap unsur K3, termasuk penggunaan jasa pihak yang berkompeten dan pengelolaan legalitasnya, dilaksanakan secara tertib dan berkelanjutan.
Sebab, K3 bukan hanya tentang memakai APD, tetapi tentang memastikan setiap orang dapat bekerja dengan aman, terlindungi, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
