, BANGKA – Kemarau panjang mulai menyulitkan warga RT 06 dan RT 07 Desa Baturusa, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, mendapatkan air bersih.
Selama lebih dari dua bulan, sumur bor pribadi warga mengering sehingga belasan kepala keluarga bergantung pada mata air “Air Batu” yang berjarak sekitar 30 meter dari permukiman.
Debit mata air tersebut ikut menyusut, meski warga menyebut sumber air itu belum pernah kering total selama puluhan tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga, warga kini harus mengambil air secara bergiliran.
Ketua RT 06 Desa Baturusa Sofyan Edi mengatakan kekeringan tahun ini menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau tahun kemarin, ini paling parah, sudah hampir tiga bulan,” ujar Sofyan.
Sekitar tujuh kepala keluarga menggunakan mesin pompa pada malam hari untuk mengambil air lebih banyak.
Warga lainnya menimba secara manual menggunakan ember dan jeriken pada siang hari.
Krisis air semakin terasa setelah sumur bor pribadi dan aliran PAM warga tidak lagi mengalir.
Seorang warga, Yus April, mengatakan aktivitas mandi menjadi persoalan yang cukup berat.
Untuk kebutuhan minum, ia menggunakan air galon, sedangkan kebutuhan mandi dan mencuci harus menunggu giliran.
“Kalau mandi itu memang payah,” kata Yus.
Hasil pengamatan di lapangan juga menunjukkan akses menuju mata air masih dipenuhi sampah plastik.
Air di sumber tersebut terlihat agak keruh kehijauan.
Warga mengaku belum menerima bantuan darurat berupa distribusi air menggunakan mobil tangki dari pemerintah desa maupun PDAM.
Sofyan mengatakan kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Desa Baturusa.
Perbaikan fasilitas di sekitar mata air telah dijanjikan, tetapi anggarannya belum terealisasi.
Sementara ini, perbaikan jalan dan tembok di sekitar sumber air dilakukan secara swadaya melalui gotong royong.
Warga juga berencana membersihkan sampah di sepanjang akses menuju mata air.
Sofyan menyebut pemerintah desa pernah membangun sejumlah sumur bor pada 2024.
Namun, program tersebut belum berlanjut karena keterbatasan anggaran.
Warga berharap pembangunan sumur bor kembali dilakukan sebagai sumber air cadangan.
“Biarpun ada air Batu di situ, tetap harus ada bor untuk cadangan,” ujar Yus.
Bangun Sumur Bor
Krisis air juga mulai dirasakan di wilayah lain di Bangka Selatan.
Dari lima Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yakni Rindik, Baher, Parit 9, Telek, dan Pongok, tiga di antaranya mengalami penurunan ketersediaan air akibat kemarau.
Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengatakan pemkab telah berkoordinasi dengan TNI untuk pembangunan sumur bor, terutama di wilayah pedesaan yang mengalami kekeringan.
“Untuk sumur bor saya sudah koordinasi sama TNI. Karena TNI ada program itu, dan beberapa sudah jalan,” kata Riza, Jumat (4/9/2026).
Pemkab juga menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki ke wilayah yang dinilai paling rawan.
“Mungkin kalaupun tidak bisa semua kita sentuh, ada beberapa yang betul-betul rawan kita distribusikan air,” ujarnya.
Sementara SPAM Parit 9 dan Telek diperkirakan masih mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar satu bulan ke depan.
Salat Istisqa
Di tengah kemarau, Pemkab Bangka Selatan bersama masyarakat juga menggelar salat istisqa di halaman Kantor Bupati, Jumat pagi.
Salat dipimpin Ketua MUI Bangka Selatan Ustaz Zahirin dan diikuti ratusan jamaah.
Riza mengatakan salat tersebut menjadi ikhtiar spiritual setelah berbagai langkah teknis dilakukan menghadapi kekeringan.
“Artinya, ikhtiar kita sebagai manusia biasa itu sudah kita lakukan,” katanya.
“Kita memohonlah kepada Allah agar Kabupaten Bangka Selatan ini segera diturunkan hujan yang berkah,” lanjutnya.
Dari sisi lingkungan, Direktur Walhi Bangka Belitung Ahmad Subhan Hafiz menilai krisis air berkaitan dengan kerusakan ekosistem akibat deforestasi, pertambangan timah, serta perluasan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.
“Kerusakan di hulu-hulu sungai itu menghancurkan sumber mata air, dan kemudian akhirnya warga beralih kepada lubang-lubang bekas tambang untuk dikonsumsi,” kata Hafiz.
Walhi mendorong perlindungan hutan alam dan daerah aliran sungai serta penghentian aktivitas ekstraktif di kawasan sumber mata air.
“Wilayah yang menjadi titik api itu tidak boleh dikeluarkan lagi izin-izin ekstraktif di dalamnya, karena akan menyebabkan kebakaran secara meluas dan berakibat kabut asap yang mengganggu kesehatan warga,” ujarnya. (mg/u1)
