Ringkasan Berita:
- Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menilai ruang digital telah menjadi medan strategis untuk memenangkan pertarungan informasi.
- Siapa pun yang mampu menguasainya dapat memengaruhi opini, pola pikir, hingga karakter masyarakat.
- Disinformasi, fitnah, kebencian (DFK) dan konten negatif di media sosial dinilai dapat memengaruhi pola pikir masyarakat dalam jangka panjang.
, JAKARTA –Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar Kemenko Polkam di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat pada Selasa (1/9/2026).
Forum itu mengusung tema Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi Ftinah, Kebencian (DFK) dan Disrupsi Informasi.
Forum itu ditujukan untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik pemerintah di tengah maraknya (DFK).
Dalam sambutannya, Djamari menegaskan medan digital saat ini memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, dan karakter masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mengelola arus informasi.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” kata Djamari.
“Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” imbuh dia.
Djamari juga mengingatkan DFK, narasi negatif, kata-kata kasar, dan konten tidak senonoh banyak beredar di media sosial.
Menurutnya kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” kata dia.
“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” ungkapnya.
Menurutnya kemampuan menghadapi DFK perlu terus diperkuat.
Karena, lanjut dia, ketika medan informasi terlanjur dikuasai pihak lain, dibutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar untuk mengambilnya kembali.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” ungkap Djamari.
Merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional, Djamari mengatakan pengelolaan informasi publik tidak lagi sekadar menjadi urusan administrasi komunikasi.
Akan tetapi merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, dan merawat stabilitas nasional.
Oleh karena itu, lanjut dia, humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut bertransformasi dari sekadar menjalankan fungsi publikasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus penjaga kepercayaan publik (public trust).
Dia juga mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan bergerak bersama menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.
Sejumlah pejabat yang turut hadir dalam forum itu diantaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Mereka juga memberikan pembekalan terkait upaya memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi DFK dan berbagai bentuk disrupsi informasi.
Selain itu, tampak hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana (KSAL) TNI Muhammad Ali, dan Panglima Korps Marinir Letjen (Mar) Endi Supardi.
