Pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai langkah untuk memperketat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya BBM Pertalite. Tujuan utamanya adalah agar subsidi tersebut lebih tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang mengkaji skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi masyarakat golongan mampu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sedang menguji sistem PT Pertamina untuk membatasi pembelian Pertalite berdasarkan profil ekonomi masyarakat. Dalam sistem yang sedang diuji, masyarakat dari desil 9 dan desil 10 tidak akan bisa membeli BBM bersubsidi. Mereka akan diminta membayar harga Pertamax atau jenis BBM lainnya.
“Kami sudah melihat sistemnya, mereka bisa saja yang desil 9, 10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain,” ujar Purbaya setelah menerima kunjungan Menteri ESDM pada Selasa (11/8/2026).
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pembatasan tersebut akan diterapkan. Purbaya menjelaskan bahwa penerapan sistem ini akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. “Bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kami pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Belum tahu (kapan akan diterapkan),” tambahnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah ingin mengimplementasikan pola subsidi yang lebih tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa selama ini masih banyak produk subsidi yang diperjualbelikan dengan tidak sesuai target.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada yang berhak menerimanya,” jelas Bahlil.
Selain itu, Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah juga sedang mengkaji berbagai skema pembatasan pembelian Pertalite, termasuk dari sisi jenis kendaraan. “Jangan (yang) pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” imbuhnya.
Tidak hanya Pertalite, pemerintah juga akan memperketat pembelian LPG subsidi agar lebih tepat sasaran. “Semuanya lagi di-exercise. Kita pengin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran,” tambah Bahlil.
Di tengah volatilitas harga minyak mentah dunia dan Indonesian Crude Price (ICP) yang tidak menentu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi. Selain itu, ia menyampaikan bahwa harga BBM non-subsidi akan mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
“Harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang kami punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Kami juga merumuskan ketika harga (minyak) dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia,” tandas Bahlil.
Konsumsi Pertalite Meningkat
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan adanya perubahan pola konsumsi BBM. Banyak konsumen yang kini beralih menggunakan BBM bersubsidi, yakni Biosolar dan Pertalite, pasca BBM non-subsidi mengalami kenaikan harga.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman menyampaikan realisasi penyaluran BBM pada bulan Juli untuk Pertalite dan Biosolar berada di atas rata-rata konsumsi normal, yakni 104% untuk Pertalite dan 105% untuk Biosolar. “Peningkatan penyaluran tersebut masih dapat dilayani dan terus kami monitor secara harian,” kata Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026).
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen yang beralih ke BBM subsidi terpantau setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi. Eko menggambarkan proporsi Pertalite terhadap konsumsi bensin naik 4,9% dari 75,4% (Januari – Mei 2026) menjadi 80,3% (Juli). Sebaliknya, proporsi Pertamax turun 4,4% dari 23,2% menjadi 18,8%.
Data tersebut mengindikasikan setelah kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026, terjadi peralihan (shifting) ke Pertalite. Akibatnya, rerata penyaluran Pertalite pada bulan Juli meningkat 9,4% atau naik 7.129 KL per hari dibandingkan rerata normal.
Berkebalikan dengan produk Pertamax Series (Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo) yang pada bulan ini telah mengalami penurunan hingga 18%. Konsumsi produk Pertamax Series anjlok 4.476 KL per hari dibandingkan rerata normal.
Pola serupa terjadi pada konsumsi BBM jenis gasoil atau diesel. Proporsi Biosolar terhadap total konsumsi gasoil naik 1,2% dari 93% (Januari – Mei 2026) menjadi 94,2% (Juli). Pada periode yang sama, proporsi Dexlite turun 0,6% dari 4,1% menjadi 3,5%.
Pada bulan Juli ini, rerata penyaluran Biosolar melonjak 13,9% atau naik sebanyak 6.725 KL per hari dibandingkan rerata normal. Sementara itu, Dex Series (Dexliter dan Pertamina Dex) turun 6,4% atau menyusut 232 KL per hari dari rata-rata normal.
