Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Hanya Di Satu Instansi

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2026 Segera Dibuka

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan segera membuka seleksi sekolah kedinasan atau sekdin tahun 2026. Sekolah kedinasan merupakan perguruan tinggi di bawah naungan kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan dengan pola ikatan dinas. Lulusan sekolah kedinasan diproyeksikan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditempatkan di instansi penyelenggara sesuai kebutuhan.

Aturan terbaru mengenai proses penerimaan peserta didik sekolah kedinasan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan. Peraturan yang ditetapkan Menteri PANRB Rini Widyantini pada Rabu (15/7/2026) tersebut memuat sejumlah ketentuan baru yang wajib diperhatikan calon pelamar.

Salah satu ketentuan penting adalah bahwa pelamar hanya diperbolehkan mendaftar di satu sekolah kedinasan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026. Dalam beleid tersebut disebutkan, pelamar seleksi penerimaan peserta didik hanya dapat mendaftar pada satu sekolah kedinasan. Apabila diketahui mendaftar di lebih dari satu sekolah kedinasan, pelamar akan dinyatakan gugur dari seluruh proses seleksi.

Adapun pendaftaran seleksi sekolah kedinasan dilakukan secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) atau portal resmi kementerian/lembaga penyelenggara sekolah kedinasan.

Daftar Instansi Penyelenggara Seleksi Sekolah Kedinasan

Pada seleksi tahun 2026, terdapat sembilan instansi pemerintah yang membuka penerimaan peserta didik sekolah kedinasan. Berikut daftar instansi penyelenggara dan sekolah kedinasan yang bernaung di bawahnya:

• Kementerian Keuangan
  
  Kementerian Keuangan membawahi satu sekolah kedinasan yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).
  
  Program studi yang diselenggarakan oleh PKN STAN adalah pendidikan Program Studi Diploma IV dengan jurusan/program studi:
• Program Studi Diploma IV Akuntansi Sektor Publik
• Program Studi Diploma IV Manajemen Keuangan Negara

• Program Studi Diploma IV Manajemen Aset Negara

• Kementerian Dalam Negeri
  
  Kementerian Dalam Negeri juga memiliki satu sekolah kedinasan yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
  
  IPDN menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  
  Ada sejumlah program studi yang diselenggarakan IPDN, di antaranya:

• D4 – Studi Kebijakan Publik
• D4 – Administrasi Pemerintahan Daerah
• D4 – Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

• D4 – Praktik Perpolisian Tata Pamong

• Kementerian Perhubungan
  
  Kementerian Perhubungan juga akan membuka seleksi sekolah kedinasan pada tahun ini.
  
  Hanya saja, belum diketahui, sekolah kedinasan mana yang akan membuka pendaftaran.
  
  Pasalnya, Kementerian Perhubungan memiliki 22 sekolah kedinasan di bidang transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, di antaranya:

• Politeknik Transportasi Darat Indonesia
• Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

• Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug

• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
  
  Sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas).
  
  Poltekimipas memiliki dua jurusan utama, yaitu Keimigrasian dan Ilmu Pemasyarakatan.
  
  Jurusan Imigrasi terdiri dari Program Studi Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian.
  
  Sementara itu, Jurusan Pemasyarakatan mencakup Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Kemasyarakatan.

• Kementerian Hukum
  
  Kementerian Hukum juga memiliki satu sekolah kedinasan yaitu Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
  
  Poltekpin membuka empat program studi Sarjana Terapan (D-4) yaitu:

• Hukum Kekayaan Intelektual
• Administrasi Hukum Umum
• Perancang Peraturan Perundang-undangan

• Pembangunan Hukum

• Badan Pusat Statistik (BPS)
  
  BPS mengelola satu sekolah kedinasan dalam dalam bidang statistika yakni Politeknik Statistika STIS.
  
  Polstat STIS menyediakan dua jurusan, yakni Jurusan Statistika (Ekonomi dan Sosial-Kependudukan) dan Jurusan Komputasi Statistik.

• Badan Intelijen Negara (BIN)
  
  BIN membina Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
  
  Masa pendidikan di STIN adalah empat tahun, yang mempelajari mata kuliah umum seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sejarah.
  
  Selain mendapat mata kuliah umum, taruna STIN juga akan mendapatkan ilmu keintelijenan. Para taruna juga harus bisa menguasai satu bahasa asing.

• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  
  BSSN membina Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) atau yang dulu bernama Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN).
  
  Poltek SSN bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keamanan Siber dan Persandian serta mempunyai karakter kuat sesuai dengan Etos Sandi.
  
  Lulusan Poltek SSN dapat diangkat menjadi CPNS di lingkungan BSSN atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan formasi yang tersedia.

• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  
  Terakhir, ada BMKG yang akan membuka seleksi sekolah kedinasan melalui Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).
  
  STMKG memiliki program studi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan Instrumentasi untuk mendukung kebutuhan tenaga ahli di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta kualitas udara.