Wartawan ‘Bodrex’ buat onar di sekolah Sukabumi, PGRI Jabar siap proses hukum tanpa ampun

jabar., KOTA BANDUNG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat bersama Tim Hukum Jabar Istimewa menegaskan akan mengawal kasus dugaan intimidasi terhadap Kepala SDN Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi hingga proses peradilan.

Pernyataan sikap ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada pintu damai bagi pelaku yang mengaku-ngaku sebagai seorang jurnalis. Proses hukum pun dipastikan berlanjut.

Wakil Ketua V PGRI Jawa Barat Yayan Taryana mengatakan, tindakan terhadap kepala sekolah itu tidak hanya menyangkut perlindungan guru, tetapi juga menyentuh persoalan keamanan lingkungan pendidikan.

PGRI, kata Yayan, tidak ingin sekolah menjadi tempat yang membuat guru maupun siswa merasa terancam.

“Kami mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah yang disaksikan langsung oleh anak didik,” kata Yayan saat menyampaikan sikap PGRI Jabar di Kantor PGRI Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).

Dia menilai kejadian tersebut bertolak belakang dengan upaya membangun sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Karena itu, PGRI Jabar telah memberikan mandat kepada Tim Hukum Jabar Istimewa untuk mendampingi dan mengawal perkara tersebut.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan, pihaknya tidak akan membiarkan perkara itu berhenti hanya karena adanya permohonan perdamaian dari pihak terlapor.

Menurutnya, kasus tersebut harus diproses melalui jalur hukum untuk memberikan kepastian, sekaligus menjadi pembelajaran bagi pihak lainnya.

“Kami sudah bersepakat dengan PGRI untuk mengawal kasus ini sampai tuntas di pengadilan. Kami tidak akan menempuh jalur restorative justice agar tercipta efek jera,” kata Jutek.

Jutek menyebut, perhatian terhadap kasus tersebut juga berkaitan dengan maraknya persoalan intimidasi dan ancaman yang kerap dialami staf sekolah di wilayah Jawa Barat.

Dia meminta para guru dan pengelola sekolah di Jawa Barat tidak ragu melapor apabila menghadapi tindakan yang mengarah pada pemerasan maupun ancaman.

Sebab, menurut Jutek, jika tekanan semacam itu dibiarkan, sekolah bisa berada dalam posisi serba salah.

Bahkan, dia mengingatkan jangan sampai pihak sekolah mencari cara sendiri untuk memenuhi tuntutan pihak yang melakukan tekanan.

“Jangan sampai karena ada pemerasan, kemudian sekolah melakukan pungutan liar untuk memenuhi tuntutan tersebut. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PGRI Sukabumi Asep Nurrahman mengungkapkan perkara tersebut bermula dari persoalan pembayaran langganan koran.

Seorang pria datang ke SDN Sukaraja 2 untuk menagih pembayaran.

Namun, pihak sekolah menyampaikan dana belum tersedia dan meminta yang bersangkutan datang kembali keesokan harinya.

Respons yang muncul justru di luar dugaan.

Pria tersebut disebut emosi dan memarahi kepala sekolah di dalam lingkungan sekolah. Suaranya yang keras kemudian membuat para siswa berkumpul di sekitar pintu kantor.

“Oknum tersebut menagih biaya langganan koran, namun saat disampaikan bahwa uangnya belum ada dan diminta datang besok, oknum tersebut mengamuk dan mencak-mencak memarahi kepala sekolah,” ungkap Asep.

Situasi tersebut kemudian dilaporkan pihak keluarga kepala sekolah ke kepolisian.

Pelaku kini telah diamankan di Polsek Sukaraja melalui koordinasi dengan Polres Sukabumi.

Meski telah ada permohonan untuk berdamai, PGRI Jabar memilih tetap mengawal perkara tersebut.

Bagi organisasi profesi guru itu, proses hukum kasus tersebut bukan semata-mata persoalan satu kepala sekolah.

PGRI ingin memastikan tenaga pendidik memiliki ruang untuk bekerja tanpa intimidasi, ancaman, maupun tekanan dari pihak yang mengatasnamakan profesi tertentu. (mar5/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *