JAKARTA – Seorang mantan jurnalis harian Bernas, Willy Pramudya, berbagi pengalaman sejarah mengenai represi dan sensor media yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba). Cerita ini disampaikannya dalam sebuah diskusi bertajuk 30 Tahun Kudatuli di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Minggu (19/7).
Willy menceritakan bahwa salah satu bentuk represi yang terjadi saat itu adalah larangan bagi media untuk menyebutkan nama Megawati Soekarnoputri. Ia menjelaskan bahwa para jurnalis dipanggil ke sebuah hotel dekat Tanah Abang agar menulis nama tersebut sebagai “Megawati Taufiq Kiemas”.
“Kami tidak boleh menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas,” kata Willy dalam diskusi tersebut.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tekanan dari rezim Orba membuat media melakukan sensor mandiri. Hal ini dilakukan dengan memakai nama Megawati Taufiq Kiemas dalam tulisan-tulisan mereka.
Selain kontrol terhadap diksi, Willy juga mengingat bagaimana pihak militer sering kali melakukan intimidasi terhadap ruang redaksi. Salah satunya adalah melalui Kapendam Jaya saat itu, Panggih. Menurutnya, aparat militer sering mendatangi ruang redaksi untuk memeriksa komputer jurnalis secara langsung.
“Wartawan yang belum mematikan komputer akan ditegur, ini jangan ditulis, ya, ini judulnya jangan seperti ini,” kenang Willy.
Sementara itu, Widiarsi Agustina, mantan jurnalis koran militer Berita Yudha, juga berbagi pengalamannya bekerja di bawah sistem pers tentara yang menjadi alat kekuasaan pada masa itu. Ia menceritakan betapa ketatnya pengawasan intelijen di sekitar Mimbar Demokrasi di halaman DPP PDI menjelang Kudatuli.
Menurutnya, intelijen menyamar di berbagai sudut, mulai dari dekat kotak sumbangan hingga dapur redaksi untuk memantau pergerakan informasi. Ia juga mengungkap bahwa rezim Orba aktif mendikte diksi pemberitaan agar nama “Soekarno” tidak muncul dalam media.
“Megawati itu dilarang menggunakan kata Soekarnoisasi, eh Soekarno. Waktu itu kami paham belakangan karena memang ada de Soekarnoisasi, jadi semua nama Megawati itu harus pakai nama Megawati Taufiq Kiemas,” kata Widiarsi.
Selain diksi, pihak militer juga secara detail menghitung porsi pemberitaan mengenai PDI di media cetak nasional. Widiarsi menjelaskan bahwa jika jumlah kolom berita atau penayangan gambar di televisi terlalu banyak ke PDI, pihak militer akan menelepon redaksi.
“Lama-lama tentara itu tugasnya menghitung. Menghitung jumlah berita di Media Indonesia, di Kompas. Kompas itu kalau berita sambungannya di belakang lebih dari empat kolom saja, mereka sudah menegur,” jelasnya.
Sejarawan Bonnie Triyana menilai Peristiwa Kudatuli memiliki peranan penting dalam membuka jalan mobilitas politik vertikal bagi masyarakat pasca-Pemilu 1999. Peristiwa tersebut menjadi salah satu milestone penting bersamaan dengan pembredelan media dan pemberangusan aktivis menjelang reformasi.
Bonnie membandingkan pola represi media era Orde Baru dan masa kini. Ia menyatakan bahwa jika dahulu pemerintah menggunakan cara vulgar seperti pembredelan, kini polanya berubah menjadi lebih halus.
Ia menekankan pentingnya mengingat kembali peristiwa sejarah seperti Kudatuli agar pola-pola represi serupa tidak terulang di masa kini, serta untuk menjaga agar kebebasan pers dan independensi jurnalisme tetap terawat.
“Kalau dulu pemerintah bisa langsung bredel. Sekarang polanya lain lagi, ditelepon, atau aliran ekonominya ditutup, iklan ditutup, atau diteror yang lebih vulgar lagi seperti dikirimi kepala babi atau mobilnya dilempari,” kata anggota DPR RI itu.
Tinggalkan Balasan