jabar. Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama tim gabungan telah menyalurkan sebanyak 8,7 juta liter air bersih untuk mengatasi krisis air yang terjadi akibat musim kemarau yang melanda 23 kabupaten/kota hingga pertengahan Agustus 2026. Pendistribusian air bersih ini dilakukan guna membantu masyarakat yang terdampak kekeringan sumber air.
Sampai saat ini, sekitar 450.383 jiwa atau 140.765 kepala keluarga (KK) di 153 kecamatan dan 334 desa/kelurahan di Jawa Barat terkena dampak kondisi tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Teten Ali menjelaskan bahwa tiga wilayah di bagian utara dan kawasan penyangga ibu kota menjadi daerah dengan distribusi air bersih terbanyak.
“Kabupaten Bekasi mendapat distribusi terbanyak yakni 3,8 juta liter untuk 44.892 warga di sembilan kecamatan, disusul Kabupaten Bogor sebanyak 1,5 juta liter bagi 170.892 warga di 30 kecamatan, dan Kabupaten Karawang sebesar 595.000 liter untuk 27.553 warga di lima kecamatan,” ujar Teten.
Menurut Teten, percepatan penyaluran bantuan air bersih merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Operasi tersebut melibatkan BPBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Palang Merah Indonesia (PMI), perusahaan daerah air minum (PDAM), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Komando Distrik Militer (Kodim), komunitas masyarakat, hingga dunia usaha.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan distribusi bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Untuk memperlancar pengiriman pasokan ke wilayah yang sulit dijangkau, BPBD Jawa Barat juga mengerahkan armada mobil tangki tambahan.
Selain itu, BPBD melakukan pemetaan secara berkala terhadap perkembangan ancaman kekeringan di berbagai wilayah. Sosialisasi mengenai mitigasi bencana juga terus diintensifkan melalui media sosial.
“Bantuan air bersih kepada masyarakat tak hanya berasal dari BPBD, tetapi juga kolaborasi berbagai instansi. Pemprov Jabar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bergerak menyalurkan air bersih bagi warga,” ujar Teten.
Pemprov Jawa Barat bersama unsur terkait akan terus melakukan penanganan dampak kekeringan melalui distribusi air bersih dan pemantauan kondisi di wilayah terdampak. Berikut beberapa langkah yang dilakukan:
-
Pemetaan Wilayah: BPBD Jawa Barat secara berkala melakukan pemetaan terhadap perkembangan ancaman kekeringan di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah yang paling rentan dan memprioritaskan distribusi air bersih.
-
Kolaborasi Lintas Sektor: Proses pendistribusian air bersih melibatkan berbagai instansi seperti BPBD, Baznas, PMI, PDAM, BBWS, Kodim, serta komunitas masyarakat dan dunia usaha. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
-
Armada Tambahan: Untuk memastikan distribusi bisa mencapai wilayah yang sulit dijangkau, BPBD Jawa Barat mengerahkan armada mobil tangki tambahan. Hal ini sangat penting dalam memastikan semua wilayah terdampak mendapatkan bantuan yang cukup.
-
Sosialisasi Mitigasi Bencana: BPBD terus melakukan sosialisasi mengenai mitigasi bencana melalui media sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara menghadapi kondisi kekeringan dan mengurangi risiko bencana.
Dengan upaya-upaya ini, Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus memberikan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Mereka juga berharap agar masyarakat dapat lebih waspada dan siap menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang sering terjadi.
