Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam mendukung kebutuhan pembiayaan bagi sektor usaha. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pada Juni 2026, total pembiayaan perbankan syariah mencapai sebesar Rp 720 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,43% secara tahunan (year on year/yoY).
Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah juga meningkat pesat. Pada periode yang sama, DPK mencapai Rp 816 triliun dengan pertumbuhan sebesar 13,13% yoY. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai sistem perbankan syariah sebagai pilihan utama dalam berinvestasi dan menyimpan dana.
Di sektor dunia usaha, rantai pasok halal juga mencatat pertumbuhan positif. Pada periode tersebut, pertumbuhan rantai pasok halal mencapai sebesar 5,5%. Sementara itu, outstanding sukuk korporasi telah mencapai sekitar Rp 95 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah seperti sukuk mulai diminati oleh kalangan korporasi.
Menurut Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, perkembangan ini menunjukkan bahwa peluang pembiayaan syariah semakin besar untuk mendukung investasi produktif dan ekspansi sektor riil. Untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak, BI bersama seluruh pemangku kepentingan terus menjalankan program Bulan Pembiayaan Syariah dan Percepatan Intermediasi Indonesia.
Program ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan serta mempercepat realisasi pembiayaan syariah ke sektor riil. Sinergi yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pembiayaan syariah terhadap investasi dan ekspansi usaha, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Destry menekankan bahwa pembiayaan syariah perlu ditempatkan sebagai pilihan strategis dan kompetitif bagi korporasi dalam melakukan investasi maupun ekspansi. Untuk itu, diperlukan pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan. Selain itu, pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan intermediasi menjadi hal penting dalam memperkuat sistem pembiayaan syariah.
“Diperlukan kolaborasi antara korporasi, industri keuangan syariah, regulator, kementerian/lembaga, dan asosiasi,” ujar Destry dalam pernyataannya.
Selain itu, Destry menyoroti pentingnya memperluas kapasitas dan mengembangkan inovasi instrumen pembiayaan. Penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pemantauan dinilai diperlukan untuk memperkuat pembiayaan kepada korporasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN Indonesia, Titi Khoiriah, menegaskan bahwa pembiayaan syariah berjangka panjang dengan skema dan tenor yang sesuai kebutuhan sangat penting untuk mendukung ekspansi korporasi.
Sementara itu, Ketua Hubungan Bisnis Asbisindo/Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bob Tyasika Ananta, menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem yang menghubungkan korporasi dengan rantai pasok. Menurutnya, pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi perbankan syariah untuk memperluas pembiayaan modal kerja sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan dunia usaha.




