ForumNusantaranews.com LAMPUNG UTARA – Kondisi infrastruktur jalan di Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, kian memprihatinkan. Jalan utama yang menghubungkan puluhan desa tersebut dibiarkan rusak parah selama hampir sewindu tanpa ada sentuhan perbaikan dari pemerintah.
Darwanto, warga Tanjung Anom, Desa Madukoro, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jalan yang sudah rusak selama kurang lebih 5 hingga 8 tahun terakhir. Menurutnya, jalan tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas warga, anak sekolah, hingga pengangkutan hasil bumi.
“Ini jalan utama, tapi kondisinya semakin tahun semakin parah. Kalau musim hujan seperti sekarang, jalan jadi becek dan sangat licin. Sudah sering ibu-ibu dan anak sekolah jatuh di sini,” ujar Darwanto kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).
Polemik Status Jalan dan Kekecewaan pada Anggota DewanWarga mengaku bingung mengenai status kewenangan jalan tersebut. Saat melapor ke pihak kecamatan, warga mendapat jawaban bahwa jalan tersebut merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Hal ini memicu pertanyaan besar di masyarakat, mengingat minimnya pantauan dari pihak provinsi selama bertahun-tahun.
Tak hanya soal birokrasi, Darwanto juga menyinggung janji manis politik saat masa kampanye Pilkada dan Pileg lalu. Ia menyebut salah satu oknum calon anggota legislatif dari partai PKS yang kini telah duduk di DPRD Lampung Utara pernah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut.
“Dulu pas kampanye janji mau diperbaiki, sekarang sudah terpilih malah diam saja. Pas ditagih, alasannya efisiensi anggaran dari pusat. Kami tidak bermaksud memojokkan partai, tapi ini soal janji yang harus ditepati,” tegasnya.
Swadaya Masyarakat dan Harapan pada PemerintahKarena tak kunjung diperbaiki, warga terpaksa melakukan gotong royong secara swadaya. Mereka patungan membeli batu krokos untuk menimbun lubang-lubang yang dalam demi mencegah kendaraan roda empat terguling.
Warga membandingkan kondisi saat ini dengan era kepemimpinan sebelumnya. Menurut mereka, meski hanya berupa tambal sulam, perbaikan jalan di masa lalu terasa lebih rutin dilakukan dibandingkan saat ini yang terkesan dibiarkan terbengkalai.
“Masyarakat sampai malas bayar pajak kalau kondisinya begini. Pajak itu kan harusnya kembali ke rakyat dalam bentuk jalan yang bagus. Kami tidak butuh janji-janji lagi, kami butuh pemerataan pembangunan, baik dari Bupati, Gubernur, maupun DPRD,” tambah Darwanto.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Utara maupun Pemprov Lampung segera meninjau lokasi dan melakukan pengaspalan (hotmix) yang berkualitas, mengingat jalan ini merupakan jalan poros yang menembus hingga ke area PTP dan menjadi urat nadi ekonomi puluhan desa di sekitarnya.(Apri)
Tinggalkan Balasan