TPID Lombok Timur Hadiri Rakor Kendalikan Inflasi, Stabilitas Harga Jadi Fokus

Pemerupaan Kabupaten Lombok Timur Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring. Rakor tersebut berlangsung pada Senin (10/8), dan diikuti dari Ruang Command Center Kantor Bupati Lombok Timur.

Pertemuan ini membahas sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Salah satu fokus utama dalam rakor adalah pengendalian harga, karena stabilitas harga memiliki kaitan langsung dengan daya beli masyarakat serta kondisi perekonomian daerah secara keseluruhan.

• Dalam diskusi, TPID menyampaikan beberapa inisiatif yang telah diterapkan di wilayah Lombok Timur untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil.
• Selain itu, pihak pemerintah juga mengevaluasi efektivitas kebijakan yang sudah ada, termasuk program subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat rentan.

Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas penguatan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

• Salah satu rekomendasi yang muncul dalam rakor adalah pentingnya koordinasi antar lembaga dan instansi dalam memberikan layanan yang cepat dan akurat.
• Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Optimalisasi pendapatan daerah turut menjadi agenda pembahasan dalam rakor ini. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan potensi pendapatan secara optimal, sambil tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan keberlanjutan perekonomian daerah.

• Salah satu strategi yang disampaikan adalah pemanfaatan aset daerah secara maksimal, baik berupa tanah, bangunan, maupun fasilitas umum.
• Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan pelaku usaha lokal guna menciptakan sinergi yang saling menguntungkan.

Pada akhir rakor, semua peserta sepakat bahwa pengendalian inflasi dan penguatan pelayanan publik merupakan prioritas utama dalam rangka memastikan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.