ForumNusantaranews.com Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berlangsung di Ruang Payung Agung, Gedung A Lantai 4, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, Ak., M.Acc., Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, serta Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung, Aris Supriyanto, S.Sos., M.M. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan nilai integritas aparatur serta optimalisasi pelaksanaan MCP sebagai instrumen pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung serta Inspektorat Provinsi Lampung dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat.
Menurutnya, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan budaya integritas, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh aparatur pemerintah semakin memahami pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bersama untuk terus memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(Apri)
Tinggalkan Balasan