Batang Hari, Forumnusantaranews.com-
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Candika, Kamis (9/7/2026).
Rapat ini bertujuan memastikan validitas, akurasi, dan kemutakhiran data pemilih secara komprehensif demi menjaga hak pilih warga negara.
Hadir dalam rapat Ketua dan Anggota Bawaslu Batang Hari beserta jajaran Sekretariat. Turut diundang KPU Batang Hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil, Dinas Sosial, BPS, serta perwakilan Kelurahan Sridadi dan Kelurahan Rengas Condong.
Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Kaspun Nazir menyampaikan pengawasan terhadap data pemilih berkelanjutan merupakan instrumen krusial untuk mencegah potensi masalah pada pemilu mendatang.
“Evaluasi triwulan kedua ini sangat penting untuk memetakan sejauh mana pergerakan data pemilih. Mulai dari pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat TMS seperti meninggal dunia atau alih status menjadi TNI/Polri, hingga perubahan elemen data pemilih,” ujar Kaspun.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga agar data yang dimiliki KPU selalu selaras dengan data kependudukan riil di lapangan yang dicatat Disdukcapil.
Anggota Bawaslu Batang Hari Robbiansyah memaparkan hasil pengawasan periode April hingga Juni 2026. Ada tiga poin krusial yang menjadi fokus evaluasi.
“Ada tiga catatan penting yakni Pemilih Pemula, Pembersihan Data TMS, dan Tanggapan Masyarakat,” ungkap Robbiansyah.
Menurutnya, pemutakhiran data pemilih pemula harus lebih masif. Sementara pembersihan data TMS harus dilakukan cepat agar tidak ada pemilih ganda. Tanggapan masyarakat juga perlu direspons agar data lebih akurat.
Bawaslu Batang Hari menegaskan akan terus melakukan uji petik secara berkala dan memberikan saran perbaikan secara cepat jika ditemukan ketidaksesuaian data.
Dengan terlaksananya evaluasi Triwulan II ini, diharapkan kualitas daftar pemilih ke depan semakin bersih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.(Tim)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Candika, Kamis (9/7/2026).
Rapat ini bertujuan memastikan validitas, akurasi, dan kemutakhiran data pemilih secara komprehensif demi menjaga hak pilih warga negara.
Hadir dalam rapat Ketua dan Anggota Bawaslu Batang Hari beserta jajaran Sekretariat. Turut diundang KPU Batang Hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil, Dinas Sosial, BPS, serta perwakilan Kelurahan Sridadi dan Kelurahan Rengas Condong.
Ketua Bawaslu Kabupaten Batang Hari Kaspun Nazir menyampaikan pengawasan terhadap data pemilih berkelanjutan merupakan instrumen krusial untuk mencegah potensi masalah pada pemilu mendatang.
“Evaluasi triwulan kedua ini sangat penting untuk memetakan sejauh mana pergerakan data pemilih. Mulai dari pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat TMS seperti meninggal dunia atau alih status menjadi TNI/Polri, hingga perubahan elemen data pemilih,” ujar Kaspun.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga agar data yang dimiliki KPU selalu selaras dengan data kependudukan riil di lapangan yang dicatat Disdukcapil.
Anggota Bawaslu Batang Hari Robbiansyah memaparkan hasil pengawasan periode April hingga Juni 2026. Ada tiga poin krusial yang menjadi fokus evaluasi.
“Ada tiga catatan penting yakni Pemilih Pemula, Pembersihan Data TMS, dan Tanggapan Masyarakat,” ungkap Robbiansyah.
Menurutnya, pemutakhiran data pemilih pemula harus lebih masif. Sementara pembersihan data TMS harus dilakukan cepat agar tidak ada pemilih ganda. Tanggapan masyarakat juga perlu direspons agar data lebih akurat.
Bawaslu Batang Hari menegaskan akan terus melakukan uji petik secara berkala dan memberikan saran perbaikan secara cepat jika ditemukan ketidaksesuaian data.
Dengan terlaksananya evaluasi Triwulan II ini, diharapkan kualitas daftar pemilih ke depan semakin bersih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.(Tim)
Tinggalkan Balasan