Diduga Pemdes Desa Sumber Kare Jual Tanah Pengerukan Embung ke Masyarakat

Silahkan bisa Share di :

Probolinggo,forumnusantaranews.com-Polemik yang hingga saat ini masih menyeruak dikalangan Masyarakat Dusun pelan kerep desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo terkait langkah kebijakan Pemerintah desa setempat yang Diduga menjual tanah (lumpur) hasil pengerukan Embung yang ada di desa tersebut.

Seperti diketahui bahwa Desa Sumber Kare jelang musim hujan mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat)  melalui salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Dapil setempat.

Seperti diceritakan oleh salah satu warga desa ini yang mengatakan bahwa dirinya dibohongi hingga sempat bersitegang terkait soal tanah hasil normalisasi embung tersebut. “Bermula saat saya membutuhkan tanah mengingat tanah tersebut tidak diperjual belikan, apalagi pada warga desa Sumberkare. Akhirnya saya memberikan uang 100 ribu untuk sekedar untuk uang rokok saja dengan harapan agar tanah itu untuk mengurug rata lahan yang saya miliki. Namun kemudian hanya beberapa kali truk datang membawa tanah dan infonya tanah tersebut dijual per dump truk sebesar 20 ribu.”Ujarnya.

Bahkan pengelola penggalian normalisasi embung itu meminta pada warga apabila keberatan membayar biaya tersebut diminta untuk melapor ke Kepala Desa (Kades).

Hal yang terasa aneh mengingat semua aktifitas normalisasi (pengerukan) embung di desa Sumberkare dibawah kendali Kades. Bahwa info yang cukup valid menyebutkan bahwa dana Jasmas untuk kegiatan tersebut juga dipegang oleh Kades.

Penelusuran atas penjualan tanah hasil normalisasi embung tersebut juga terindikasi dijual ke luar desa, seperti yang dijual ke desa Purut kecamatan Lumbang kabupaten Probolinggo yang dijual antara 30 samapai 50 ribu per dump truck.
“Iya..tanah hasil pengerukan ini dijual termasuk ke warga desa ini. Padahal sebelumnya ada pernyataan jika tanah tersebut tidak dijual utamanya ke warga desa Sumberkare.”ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Kades Sumberkare yang sedianya akan dikonfirmasi terkait informasi tersebut hingga berita ini naik belum dapat ditemui. Begitu juga saat dihubungi via seluler tidak direspon.

Hal yang patut disesalkan mengingat adanya aktifitas ini sudah tersedia anggarannya melalui program Jasmas yang tentunya telah dilakukan perencanaan biaya operasionalnya. Kenyataan yang bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja pemerintah desa yang seolah mencari keuntungan atas aktifitas normalisasi yang dibiaya pemerintah tersebut. (Sin)

Silahkan bisa Share di :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *