ForumNusantaranews.com Tulang Bawang Barat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Menggelar Rapat Paripuna dalam Rangka Dalam Rangka Pembicaraan tingkat I Atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, Kegiatan yang Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tubaba, Senin (22/07/2026).
Rapat Paripurna yang di Pimpin oleh Busroni, S.H Selaku Ketua, dampingi Ponco Nugroho,S.T Selaku ketua I dan S.Joko Kuncoro,S.Ikom, Selaku Waka II DPRD Tubaba, di hadiri Bupati Tulang Bawang Barat,Forkopimda Tubaba, Kepala OPD dan Camat Se-Tubaba.
Dalam Rapat Paripurna Ini Busroni,S.H, Selaku Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna tersebut Membacakan Urutan 7 Fraksi Yang akan Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi nya Masing Terkait Raperda Pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2025.Senin(22/07/2025)
Di antara 7 (Tujuh) Pandangan Fraksi Umum tersebut Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2026.
Perwakilan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Arif Nurohman,S.P dalam sidang Rapat Paripurna Memberikan Apresiasi kepada Seluruh Prangkat Daerah yang telah berupaya Mengoptimalkan Penerimaan Daerah namun demikian masih terdapat selisih yang cukup signifikan antara target dan realisasi Pendapatan dan menyampaikan berbagai catatan, masukan dan Pertimbangan.”Ucapnya
Kami juga menekankan agar setiap belanja daerah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik.”Ujar nya
Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pengelolaan defisit dan pembiayaan daerah harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal daerah. Kami meminta penjelasan Pemerintah Daerah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi antara target dan realisasi pendapatan maupun belanja sehingga menghasilkan struktur pembiayaan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tersebut.”Ujarnya
Fraksi Partai Demokrat berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah, Hal ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dengan disetujuinya Ranperda tersebut, pembahasan akan dilanjutkan sesuai mekanisme dan tahapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”harapan
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir Ir.Novriwan,S.P, Menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi sistem retribusi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, evaluasi terhadap program dan kegiatan yang memiliki daya serap rendah akan terus dilakukan agar anggaran lebih efektif dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada aspek pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tubaba mencatat sejumlah indikator positif selama periode 2021–2025. Peningkatan kualitas infrastruktur secara bertahap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan dari 20,35 ribu jiwa menjadi 19,04 ribu jiwa, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 70,61 pada tahun 2025.
Pemerintah daerah juga terus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, termasuk pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan seperti karet, singkong, dan kelapa sawit. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Di bidang pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Tubaba menegaskan komitmennya dalam memperkuat Program Tubaba Q Sehat melalui perbaikan sistem pengadaan dan distribusi obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta alat kesehatan agar layanan kesehatan gratis di sembilan kecamatan dapat berjalan optimal. Pemerintah juga memastikan tidak ada lagi penolakan pasien darurat dari keluarga kurang mampu akibat persoalan administrasi kepesertaan BPJS.
Selain itu, pemerintah daerah sedang melakukan pembaruan dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan guna memastikan bantuan kesehatan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menutup penyampaiannya, Bupati Novriwan Jaya berharap sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus dipertahankan demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang semakin sejahtera, merata, kreatif, inovatif, dan maju.
“Semoga seluruh ikhtiar pembangunan yang kita lakukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membawa Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi daerah yang semakin maju dan berdaya saing,” tutupnya.(Apri)
Tinggalkan Balasan