Progres Pengadaan Sapi Bali di Flores Timur Mengundang Kekhawatiran
Pengadaan 700 ekor sapi Bali oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunter) Kabupaten Flores Timur dalam tahun anggaran 2026 telah mencapai tahapan penandatanganan kontrak. Namun, progres ini justru memicu kekhawatiran dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka menilai bahwa rencana pengadaan tersebut perlu dikaji ulang sebelum pelaksanaannya.
Kejadian ini terjadi dalam forum rapat koordinasi antara unsur pimpinan DPRD, pimpinan fraksi serta komisi dengan pihak Pemerintah Daerah Flores Timur di Aula Setda Flores Timur pada Minggu sore bulan Juni 2026 lalu. Rapat ini menjadi wadah untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan program, kegiatan, dan anggaran Disbunter TA 2025.
Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi sebagai upaya untuk merasionalisasi jumlah bibit sapi yang akan diadakan. Hal ini didasari atas laporan hasil pemantauan Komisi II saat melakukan kunjungan kerja ke sentra peternakan Wulo Kolo. Menurut laporan tersebut, kesiapan lapangan belum memadai untuk pengembangan 700 ekor sapi tersebut.
Alasan Penolakan dan Kekecewaan
Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan beberapa kendala yang bisa menghambat kelancaran pengadaan dan pengembangan sapi Bali. Di antaranya adalah ketidakcukupan infrastruktur dan sumber daya pendukung di lokasi yang ditentukan. Selain itu, juga ditemukan adanya ketidakseimbangan antara target jumlah sapi dengan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola ternak tersebut.
Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan pemerintah daerah yang dinilai terlalu cepat dalam mengambil langkah tanpa melibatkan stakeholder yang relevan. Mereka menilai bahwa kebijakan seperti ini dapat berdampak negatif jika tidak disertai dengan persiapan yang matang.
Tantangan yang Harus Diatasi
Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam pengadaan 700 ekor sapi Bali antara lain:
- Infrastruktur yang belum memadai – Lokasi yang ditentukan untuk pengembangan sapi belum memiliki fasilitas yang cukup untuk menunjang kebutuhan ternak.
- Kemampuan masyarakat – Masyarakat setempat belum sepenuhnya siap dalam mengelola dan merawat sapi secara mandiri.
- Anggaran yang terbatas – Ada kekhawatiran bahwa anggaran yang dialokasikan tidak cukup untuk mendukung seluruh proses pengadaan dan pengembangan sapi.
Langkah yang Diusulkan
Dalam rangka mengatasi masalah ini, DPRD Flores Timur mengusulkan beberapa langkah penting, antara lain:
- Mengkaji ulang jumlah sapi yang akan diadakan – Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan kemampuan masyarakat.
- Melibatkan partisipasi masyarakat – Dengan melibatkan para petani dan pengusaha lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia – Melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi masyarakat setempat.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Ketua DPRD Flores Timur menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan program ini dan bersedia memberikan masukan jika diperlukan. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat agar program ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Tinggalkan Balasan