UNJA Teken MoU Strategis dengan BNN Provinsi Jambi dan BPS Kota Jambi Perkuat Sinergi Pendidikan , Pencegahan Narkoba, dan Data

Jambi, Forumnusantaranews.com-
Universitas Jambi (UNJA) kembali memperluas jejaring kemitraan strategis. Kampus negeri terbesar di Provinsi Jambi ini resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding MoU) dengan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Rektor Lantai 7, Gedung UNIFAC UNJA Mendalo, Kamis (6/8/2026).
Acara dihadiri Rektor UNJA Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol. Asep Saepudin, S.I.K., dan Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto, S.ST., M.Ec.Dev. Hadir pula Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi Prof. Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si., para Dekan, Wakil Dekan, serta Tim Kerja Sama UNJA berserta anggota.
Kegiatan ini mengusung tiga agenda utama: penandatanganan MoU UNJA dengan BNN Provinsi Jambi, penandatanganan MoU UNJA dengan BPS Kota Jambi, dan diskusi teknis implementasi kerja sama dari kedua MoU tersebut.
Dalam sambutannya, Rektor UNJA Prof. Helmi menegaskan kerja sama ini merupakan wujud nyata penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Melalui MoU ini, mahasiswa UNJA akan memiliki ruang magang di BNN dan BPS. Sementara dosen dapat berkolaborasi dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang berdampak langsung bagi masyarakat Jambi,” ujar Rektor.
Rektor juga menyoroti kondisi kesempatan Provinsi Jambi yang saat ini berada di zona merah peredaran narkotika. UNJA sebelumnya telah mendeklarasikan anti narkoba bersama mahasiswa baru, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 2025. Namun menurutnya, komitmen itu harus dilanjutkan dengan aksi nyata.
“Tidak bisa berhenti pada deklarasi saja. Insya Allah kita juga tidak berhenti pada MoU yang hari ini ditandatangani. Universitas Jambi siap mendukung penuh program BNN dan BPS Kota Jambi,” tegas Prof. Helmi.
Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol. Asep Saepudin memaparkan data yang mengkhawatirkan. Secara nasional BNN mencatat lebih dari 4 juta orang terpapar narkotika. Di Provinsi Jambi tercatat lebih dari 3.000 orang berdasarkan deteksi dini dan laporan sukarela. Padahal angka riil di lapangan diperkirakan 3 hingga 5 kali lebih tinggi.
“Kami tidak hanya fokus pada edukasi preventif. Kami juga mendorong penguatan kebijakan kampus bebas narkoba dan membuka ruang riset bagi mahasiswa dan dosen UNJA, termasuk kolaborasi dengan calon tenaga medis dalam rehabilitasi korban,” jelas Brigjen Asep.
“MoU ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi harus menjadi ikrar bersama. Target kita adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi muda yang sehat dan berdaya saing,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto menyampaikan bahwa data statistik merupakan dasar penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
“Tugas BPS menyediakan data resmi negara seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Tapi data dasar ini harus diolah dengan keilmuan agar lebih bermanfaat. Karena itu kerja sama dengan akademisi sangat penting,” kata Kuswan.
Ia menyambut baik kerja sama ini sebagai tindak lanjut MoU UNJA dengan BPS Provinsi Jambi. Selama ini BPS Kota Jambi juga rutin menerima mahasiswa UNJA untuk program magang setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut konkret, kerja sama ini langsung diturunkan ke level fakultas melalui Memorandum of Agreement (MoA). Yang pertama, antara Fakultas Hukum UNJA dengan BPS. Kedua, antara Fakultas Pertanian UNJA dengan BPS.
Ruang lingkupnya mencakup riset tanaman obat, program magang, penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data, hingga skema penelitian lanjutan.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, UNJA berharap dapat mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan literasi data. Sementara BNN dan BPS mendapatkan dukungan keilmuan dari perguruan tinggi untuk memperkuat program di lapangan.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal. Tim dari ketiga institusi akan segera menyusun roadmap implementasi agar kerja sama berjalan efektif dan terukur.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *