Merevolusi Pancasila untuk Mencapai Keadilan dan Persatuan
Cendekiawan Yudi Latif menegaskan bahwa Indonesia perlu merevolusi Pancasila agar bisa mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menurutnya, persatuan saja tidak cukup. Pancasila harus bekerja nyata di tengah masyarakat, bukan hanya menjadi slogan atau simbol kosmetik. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan dan perilaku yang bertentangan dengan prinsip Pancasila justru akan menghambat kemajuan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Yudi dalam pidato kebangsaan saat memperingati Hari Lahir Pancasila. Acara ini digelar oleh Majelis Musyawarah Sunda (MMS) dengan tema “Merevolusikan Pancasila Demi Persatuan dan Keadilan”. Lokasi acara berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada Senin (1/6/2026).
Yudi, yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar MMS, menyatakan bahwa Pancasila harus mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai alat pemersatu, tetapi juga harus menjadi dasar dalam membentuk tatanan pergaulan, kelembagaan politik, dan sistem ekonomi.
Lebih dari itu, ia menyarankan adanya radikalisasi dalam tiga aspek utama: tata nilai Pancasila, tata kelola, dan tata sejarah. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan bangsa.
Pancasila Harus Bekerja Nyata
Yudi menegaskan bahwa revolusi Pancasila diperlukan untuk menciptakan pemerataan keadilan ekonomi. Ia menilai, saat ini banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Hal ini menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan yang semakin melebar.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia pasca-reformasi belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Bahkan, setelah lebih dari 25 tahun reformasi, demokrasi Indonesia masih mudah diukur dari apakah spirit Pancasila memperkuat integrasi nasional atau justru memicu fragmentasi antar elit dan kepentingan.
“Jika demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, maka ada masalah dalam cara kita mengembangkannya,” ujarnya.
Pentingnya Pemahaman Pancasila pada Generasi Muda
Yudi menekankan pentingnya generasi muda memahami Pancasila sebagai nilai universal, bukan sekadar kepentingan negara. Ia menilai, belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki, bukan kewajiban yang dipaksakan. “Itu panggilan nurani,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa demokrasi ekonomi menjadi keniscayaan karena revolusi Pancasila bukan gerakan berdarah atau penuh kekerasan. Namun, proses radikal yang bertujuan mewujudkan simbol kehidupan sehari-hari, yakni persatuan yang diimbangi keseriusan dalam mengembangkan keadilan.
Visi MMS dalam Mewujudkan Sunda Sarakan dan Sunda Negara
Ketua Badan Pagawe MMS, Andri Perkasa Kantaprawira, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong dua pemikiran besar dalam visi MMS, yaitu Sunda Sarakan dan Sunda Negara. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui Pinisepuh I MMS Burhanuddin Abdullah, yang telah memimpin pembuatan RUU terkait Sistem Perekonomian Indonesia.
Selain itu, acara ini juga fokus pada implementasi praksis sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat kembali sistem fungsional permusyaratan dan perwakilan rakyat guna meneguhkan sistem politik Indonesia.
Andri juga menyampaikan rencana pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat. Ia menilai, Jabar yang memiliki 27 kota/kabupaten dan 50 juta penduduk mendapatkan transfer pusat ke daerah yang lebih kecil dibanding Jawa Timur yang memiliki 38 kota/kabupaten.
Bandung sebagai Pusat Diskusi Nasional
Bandung, yang dianggap sebagai melting pot pemikiran kebangsaan Indonesia, akan dijadikan pusat diskusi oleh MMS. Acara ini juga akan dilengkapi dengan website dan perpustakaan yang menyimpan pemikiran tokoh BPUPKI, PPKI, hingga para pahlawan bangsa.
“Dari sini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin dengan pemikiran genuine,” ujarnya.
Ketidakadilan Fiskal di Jawa Barat
Rahmat Hidayat Djati, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, menyampaikan bahwa Pancasila dilahirkan oleh Soekarno setelah berinteraksi dengan orang Sunda, Mei Karta. Namun, faktanya Jawa Barat terus mengalami ketidakadilan fiskal akibat jumlah kota/kabupaten yang sedikit.
Ia menilai, elit-elit di Jakarta senang dengan orang Jabar yang nurut dan tidak banyak berontak. Meskipun memberi pajak besar dan sumbangan lintas sektor, masyarakat Sunda dianggap tidak diperlakukan sama dengan suku lain yang jumlahnya lebih sedikit.
Konsensus Elit untuk Keadilan Bangsa
Alamsyah Saragih, Dewan Pakar MMS, menyatakan bahwa sejarah menunjukkan bahwa keadilan suatu bangsa tidak hanya berasal dari ideologi. Tetapi juga lahirnya konsensus para elit tentang bentuk dan laku operasional sebuah negara.
“Tanpa itu, kondisi tidak stabil dan berkelanjutan. Maka dalam rangka hari jadi Pancasila, suku bangsa Sunda harus bisa meningkatkan posisi tawarnya untuk tercapai konsensus yang adil ke para elit di Jakarta,” katanya.
Tinggalkan Balasan