TanjabTimur, Forumnusantaranews.com-
Laju abrasi di pantai timur Provinsi Jambi kian memprihatinkan. Setiap tahun sekitar 9 meter garis pantai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanjab Timur hilang terkikis gelombang. Kondisi ini mengancam permukiman, lahan produktif, hingga mata pencaharian nelayan.
Keprihatinan itu disampaikan Bupati Tanjab Timur Dillah Hikmah Sari di sela-sela kegiatan penanaman ratusan batang mangrove jenis Rhizophora siap dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, Minggu (26/7/2026) di Kecamatan Nipah Panjang.
Bupati Dillah menilai rehabilitasi mangrove harus dibarengi pembangunan infrastruktur pelindung pantai.
“Menanam mangrove saja tidak cukup. Kalau tidak dibangun pemecah ombak, bibit yang ditanam akan kembali hancur diterjang gelombang. Karena itu kami ingin menyampaikan langsung kondisi Tanjab Timur kepada pemerintah pusat,” tegas Dillah.
Ia mengaku semakin khawatir melihat kecepatan abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir. Di Kecamatan Sadu, abrasi bahkan diperkirakan mencapai 9 meter per tahun.
Dampaknya luas. Mulai dari rumah warga yang terancam, kebun kelapa rusak, hasil tangkapan nelayan menurun, hingga memicu sebagian masyarakat membuka kawasan hutan baru karena kehilangan lahan penghidupan.
Atas dasar itu, Dillah telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup DLH Tanjab Timur untuk segera menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup KLH dan Kementerian Kehutanan Kemenhut. Tujuannya agar penanganan abrasi di Tanjab Timur masuk dalam agenda prioritas nasional.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyoroti minimnya perhatian terhadap wilayah pesisir Tanjab Timur. Padahal daerah ini memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Jambi, sekitar 230 kilometer atau hampir 90 persen dari total garis pantai Jambi.
“Daerah ini adalah penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Kalau pantainya rusak, maka ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir juga ikut runtuh,” ujar Dillah.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau mengalihfungsikan kawasan mangrove untuk kepentingan lain. Sebab dampak jangka panjangnya akan dirasakan anak cucu.
“Menanam mangrove dan menjaga lingkungan adalah bagian dari pembangunan. Pembangunan tidak hanya identik dengan jalan, jembatan, atau gedung. Apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk menyelamatkan generasi mendatang,” jelasnya.
Staf Ahli Gubernur Jambi sekaligus Guru Besar Universitas Jambi Prof. Johanes menilai pelestarian mangrove tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
“Kerusakan pesisir ini persoalan lintas sektor. Perguruan tinggi siap turun melalui program KKN, riset, dan pendampingan masyarakat. Tapi butuh dukungan kebijakan dan anggaran dari pusat dan provinsi,” kata Prof. Johanes.
Ia mengusulkan agar lokasi dengan abrasi terparah di Tanjab Timur ditetapkan sebagai pusat kegiatan penanaman pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 2027. Dengan begitu, perhatian nasional bisa lebih terfokus.
Koordinator Kelompok Hijau Pesisir Arie Suryanto mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 10 Tahun 2026 dengan tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang”.
Menurut Arie, persoalan abrasi dan sampah laut sudah tidak bisa lagi dipikul sendiri oleh Pemkab Tanjab Timur.
“Kerusakan lingkungan pesisir sudah berlangsung lama. Ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Jambi wajib hadir lebih besar karena hampir 90 persen garis pantai Jambi ada di Tanjab Timur,” tegasnya.
Arie juga mengapresiasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi yang dinilai konsisten menjaga kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Jambi.
“Tanpa kawasan konservasi itu, kerusakan pesisir di Tanjab Timur diperkirakan akan jauh lebih parah. Ekosistem biota laut juga akan ikut runtuh,” ujarnya.
Dalam peringatan tahun ini, Kelompok Hijau Pesisir bersama Pemkab, BKSDA, mahasiswa, dan masyarakat menanam 300 batang _Rhizophora sp_ sebagai komitmen awal mencegah ancaman abrasi.
Bupati Dillah berharap penanaman hari ini menjadi pemantik gerakan besar. Ia ingin pemerintah pusat segera merespons dengan membangun pemecah ombak, memperkuat konservasi, dan menyediakan anggaran rehabilitasi pesisir.
Sementara itu, para tokoh masyarakat di Nipah Panjang berharap ada program berkelanjutan, bukan seremonial setahun sekali. Mulai dari pelatihan pembibitan mangrove, ekowisata mangrove, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis hutan mangrove.
Dengan luasnya kerusakan dan besarnya peran Tanjab Timur sebagai “gerbang” pesisir Jambi, para pemangku kepentingan sepakat: menyelamatkan mangrove sama artinya menyelamatkan masa depan Jambi.(Tim)
Laju abrasi di pantai timur Provinsi Jambi kian memprihatinkan. Setiap tahun sekitar 9 meter garis pantai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanjab Timur hilang terkikis gelombang. Kondisi ini mengancam permukiman, lahan produktif, hingga mata pencaharian nelayan.
Keprihatinan itu disampaikan Bupati Tanjab Timur Dillah Hikmah Sari di sela-sela kegiatan penanaman ratusan batang mangrove jenis Rhizophora siap dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, Minggu (26/7/2026) di Kecamatan Nipah Panjang.
Bupati Dillah menilai rehabilitasi mangrove harus dibarengi pembangunan infrastruktur pelindung pantai.
“Menanam mangrove saja tidak cukup. Kalau tidak dibangun pemecah ombak, bibit yang ditanam akan kembali hancur diterjang gelombang. Karena itu kami ingin menyampaikan langsung kondisi Tanjab Timur kepada pemerintah pusat,” tegas Dillah.
Ia mengaku semakin khawatir melihat kecepatan abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir. Di Kecamatan Sadu, abrasi bahkan diperkirakan mencapai 9 meter per tahun.
Dampaknya luas. Mulai dari rumah warga yang terancam, kebun kelapa rusak, hasil tangkapan nelayan menurun, hingga memicu sebagian masyarakat membuka kawasan hutan baru karena kehilangan lahan penghidupan.
Atas dasar itu, Dillah telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup DLH Tanjab Timur untuk segera menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup KLH dan Kementerian Kehutanan Kemenhut. Tujuannya agar penanganan abrasi di Tanjab Timur masuk dalam agenda prioritas nasional.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyoroti minimnya perhatian terhadap wilayah pesisir Tanjab Timur. Padahal daerah ini memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Jambi, sekitar 230 kilometer atau hampir 90 persen dari total garis pantai Jambi.
“Daerah ini adalah penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Kalau pantainya rusak, maka ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pesisir juga ikut runtuh,” ujar Dillah.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau mengalihfungsikan kawasan mangrove untuk kepentingan lain. Sebab dampak jangka panjangnya akan dirasakan anak cucu.
“Menanam mangrove dan menjaga lingkungan adalah bagian dari pembangunan. Pembangunan tidak hanya identik dengan jalan, jembatan, atau gedung. Apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk menyelamatkan generasi mendatang,” jelasnya.
Staf Ahli Gubernur Jambi sekaligus Guru Besar Universitas Jambi Prof. Johanes menilai pelestarian mangrove tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
“Kerusakan pesisir ini persoalan lintas sektor. Perguruan tinggi siap turun melalui program KKN, riset, dan pendampingan masyarakat. Tapi butuh dukungan kebijakan dan anggaran dari pusat dan provinsi,” kata Prof. Johanes.
Ia mengusulkan agar lokasi dengan abrasi terparah di Tanjab Timur ditetapkan sebagai pusat kegiatan penanaman pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 2027. Dengan begitu, perhatian nasional bisa lebih terfokus.
Koordinator Kelompok Hijau Pesisir Arie Suryanto mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 10 Tahun 2026 dengan tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang”.
Menurut Arie, persoalan abrasi dan sampah laut sudah tidak bisa lagi dipikul sendiri oleh Pemkab Tanjab Timur.
“Kerusakan lingkungan pesisir sudah berlangsung lama. Ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Jambi wajib hadir lebih besar karena hampir 90 persen garis pantai Jambi ada di Tanjab Timur,” tegasnya.
Arie juga mengapresiasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi yang dinilai konsisten menjaga kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Jambi.
“Tanpa kawasan konservasi itu, kerusakan pesisir di Tanjab Timur diperkirakan akan jauh lebih parah. Ekosistem biota laut juga akan ikut runtuh,” ujarnya.
Dalam peringatan tahun ini, Kelompok Hijau Pesisir bersama Pemkab, BKSDA, mahasiswa, dan masyarakat menanam 300 batang _Rhizophora sp_ sebagai komitmen awal mencegah ancaman abrasi.
Bupati Dillah berharap penanaman hari ini menjadi pemantik gerakan besar. Ia ingin pemerintah pusat segera merespons dengan membangun pemecah ombak, memperkuat konservasi, dan menyediakan anggaran rehabilitasi pesisir.
Sementara itu, para tokoh masyarakat di Nipah Panjang berharap ada program berkelanjutan, bukan seremonial setahun sekali. Mulai dari pelatihan pembibitan mangrove, ekowisata mangrove, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berbasis hutan mangrove.
Dengan luasnya kerusakan dan besarnya peran Tanjab Timur sebagai “gerbang” pesisir Jambi, para pemangku kepentingan sepakat: menyelamatkan mangrove sama artinya menyelamatkan masa depan Jambi.(Tim)
Tinggalkan Balasan