Jambi, Forumnusantaranews.com-
Peluang besar bagi Jambi untuk mendapatkan dana karbon 70 juta dolar AS atau sekitar Rp1,2 triliun dari Bank Dunia kini masih dalam tahap negosiasi.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui skema BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) terus mendorong agar kesepakatan awal yang sudah ditandatangani dalam MoU tetap dijalankan.
“Pembayaran karbon itu melalui skema dana multilateral yang didukung oleh berbagai pemerintah pendonor atau BioCF-ISFL,” kata Sekda Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Minggu (5/7/2026)
Sekda menjelaskan, proses negosiasi muncul karena adanya usulan pola baru serta perubahan objek dan sasaran dari Bank Dunia.
“Padahal dari awal tahapan program BioCf ISFL ini akan berlanjut, sudah disepakati dalam perjanjian (MoU) dengan Bank Dunia. Setelah tahapan ini selesai, kita siap-siap menerima alokasi dana 70 juta dolar AS. Kita berharap bisa dioptimalkan dengan menggunakan pola baru tersebut,” jelasnya.
Jika mengikuti pola baru, Pemprov khawatir proses akan mundur. Sebab harus mengulang dari awal, membuat proposal baru, dan memakan waktu lebih lama.
Oleh karena itu Pemprov Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tetap bersikukuh menyelesaikan komitmen awal bersama Bank Dunia.
“Kalau dibilang gagal, belum. Karena masih ada tahapan negosiasi, kemarin masih ada rapat, yang jelas arahannya masih kita mendorong agar Bank Dunia berkenan untuk tetap melaksanakan pola BioCF yang sudah kita terapkan sebelumnya,” tegas Sudirman.
Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo sebelumnya menyatakan, saat ini pemerintah tinggal menunggu penandatanganan Emissions Reduction Purchase Agreement (ERPA) antara Bank Dunia dan Pemerintah RI.
“Setelah ERPA ditandatangani dan dinyatakan efektif, dana tersebut ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal dalam kurun waktu satu tahun ke depan,” ujar Agus.
Ia menyebut Jambi punya modal besar. Luas hutan dan lahan di Jambi mencapai lebih dari 2,1 juta hektare, mencakup ekosistem gambut dan mangrove yang vital bagi iklim.
“Kita berkontribusi sekitar 10 persen dari target nasional melalui berbagai program penurunan emisi yang didukung pembiayaan daerah dan hibah internasional,” tambahnya.
Pemprov optimis, jika dana ini cair akan memperkuat posisi Jambi dalam program hijau dunia sekaligus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.(Nic/Tat)
Peluang besar bagi Jambi untuk mendapatkan dana karbon 70 juta dolar AS atau sekitar Rp1,2 triliun dari Bank Dunia kini masih dalam tahap negosiasi.
Pemerintah Provinsi Jambi melalui skema BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) terus mendorong agar kesepakatan awal yang sudah ditandatangani dalam MoU tetap dijalankan.
“Pembayaran karbon itu melalui skema dana multilateral yang didukung oleh berbagai pemerintah pendonor atau BioCF-ISFL,” kata Sekda Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Minggu (5/7/2026)
Sekda menjelaskan, proses negosiasi muncul karena adanya usulan pola baru serta perubahan objek dan sasaran dari Bank Dunia.
“Padahal dari awal tahapan program BioCf ISFL ini akan berlanjut, sudah disepakati dalam perjanjian (MoU) dengan Bank Dunia. Setelah tahapan ini selesai, kita siap-siap menerima alokasi dana 70 juta dolar AS. Kita berharap bisa dioptimalkan dengan menggunakan pola baru tersebut,” jelasnya.
Jika mengikuti pola baru, Pemprov khawatir proses akan mundur. Sebab harus mengulang dari awal, membuat proposal baru, dan memakan waktu lebih lama.
Oleh karena itu Pemprov Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tetap bersikukuh menyelesaikan komitmen awal bersama Bank Dunia.
“Kalau dibilang gagal, belum. Karena masih ada tahapan negosiasi, kemarin masih ada rapat, yang jelas arahannya masih kita mendorong agar Bank Dunia berkenan untuk tetap melaksanakan pola BioCF yang sudah kita terapkan sebelumnya,” tegas Sudirman.
Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo sebelumnya menyatakan, saat ini pemerintah tinggal menunggu penandatanganan Emissions Reduction Purchase Agreement (ERPA) antara Bank Dunia dan Pemerintah RI.
“Setelah ERPA ditandatangani dan dinyatakan efektif, dana tersebut ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal dalam kurun waktu satu tahun ke depan,” ujar Agus.
Ia menyebut Jambi punya modal besar. Luas hutan dan lahan di Jambi mencapai lebih dari 2,1 juta hektare, mencakup ekosistem gambut dan mangrove yang vital bagi iklim.
“Kita berkontribusi sekitar 10 persen dari target nasional melalui berbagai program penurunan emisi yang didukung pembiayaan daerah dan hibah internasional,” tambahnya.
Pemprov optimis, jika dana ini cair akan memperkuat posisi Jambi dalam program hijau dunia sekaligus memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.(Nic/Tat)
Tinggalkan Balasan