Tanah Bumbu,Forumnusantaranews.com
DPRD Tanah Bumbu secara resmi menetapkan target ambisius dalam proses penginputan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi DPRD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Bumbu.penetapan batas waktu yang lebih ketat ini,dilakukan guna memberikan ruang yang cukup bagi proses verifikasi dan finalisasi usulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang.
Rapat dipimpin I Wayan Sudarma.Ia menegaskan,bahwa sistem digital SIPD-RI harus benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana dialog yang efektif,antara legislatif dan eksekutif,bukan sekadar formalitas administratif.
“Kami mohon masukan,serta solusi,agar tidak ada lagi aspirasi rakyat yang tercecer,hanya karena alasan teknis sistem.mari kita jadikan momentum ini,untuk memperkuat sinergitas antara legislatif dan eksekutif,” Pungkas Wayan.
Hasanuddin Plt.Kepala Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Tanah Bumbu.menjelaskan,bahwa mekanisme penginputan Pokir tahun ini,menuntut kedisiplinan dan ketelitian yang lebih tinggi dari anggota DPRD beserta tim teknisnya.
Ia mengungkapkan,bahwa waktu penginputan kali ini,lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,agar tidak berbenturan dengan tahapan perencanaan pembangunan lainnya.
“Rencananya mulai hari ini atau besok proses penginputan sudah bisa dimulai.kami harapkan,seluruh usulan bisa selesai pada 28 februari.waktunya memang lebih sempit dibandingkan
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa setiap usulan yang diinput ke dalam SIPD-RI wajib disertai kode prioritas.hal tersebut,penting untuk memudahkan penyesuaian anggaran apabila terjadi pembatasan pagu di kemudian hari.
Selain itu,detail permasalahan dan lokasi usulan juga,harus dituliskan secara spesifik,untuk menghindari tumpang tindih data saat proses verifikasi di tingkat dinas teknis.
“Mohon nanti saat penginputan disebutkan prioritasnya,karena sering kali,kita kesulitan menarik usulan mana yang harus didahulukan,” tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran anggota DPRD terkait usulan-usulan tahun sebelumnya yang belum terealisasi, pihak Bappeda memberikan solusi alternatif.
Meski sistem SIPD-RI tidak secara otomatis menarik data lama, Bappeda menyatakan siap membantu melakukan rekapitulasi manual di luar sistem agar usulan yang masih dianggap mendesak dapat diajukan kembali.
“Semua data yang tertolak sebelumnya,bisa kami tarik secara manual.jika usulan tersebut,masih menjadi prioritas,maka dapat diinput ulang untuk perencanaan tahun 2027,” Tegas Hasanuddin menyakinkan pimpinan rapat.Bang@mir,FNNews.com
Tinggalkan Balasan