Kekeringan Meluas di Jateng, Akademisi Unnes: Tidak Cukup Hanya Distribusi Air Bersih

Musim Kemarau 2026 dan Kekeringan yang Mengancam Jawa Tengah

Musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya dengan munculnya kekeringan di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Meski pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis air, para ahli lingkungan menyatakan bahwa solusi jangka pendek seperti distribusi air bersih tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih dalam.

Dampak Kekeringan yang Memburuk

Dosen Ilmu Lingkungan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Abdul Jabbar, menjelaskan bahwa fenomena kekeringan yang terjadi saat ini bukanlah hal yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan hasil akumulasi dari siklus kemarau tahunan yang semakin diperparah oleh perubahan iklim global.

“Kekeringan yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari dua faktor utama: siklus kemarau tahunan yang menjadi pola iklim regional dan tekanan perubahan iklim global yang membuat intensitas serta durasi kekeringan semakin parah setiap tahun,” ujarnya.

Bantuan Air Bersih yang Diberikan

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah per 24 Juni 2026, sebanyak 654 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada warga terdampak di enam kabupaten/kota. Wilayah yang terkena dampak mencakup tujuh kecamatan dan 11 desa. Bantuan tersebut telah mencapai 4.808 Kepala Keluarga atau sekitar 16.258 jiwa.

Menurut Abdul Jabbar, angka ini menunjukkan bahwa kekeringan sudah memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu akses terhadap air minum yang layak.

Solusi Jangka Pendek dan Perluasan Upaya

Meskipun mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan bantuan air bersih, membangun sumur dalam, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Abdul Jabbar menilai bahwa upaya tersebut perlu diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat dan kebijakan jangka panjang.

Ia menekankan bahwa penghematan air harus menjadi kebiasaan baru, bukan hanya imbauan saat musim kemarau. “Hemat air bukan pilihan, melainkan kewajiban. Setiap tetes air yang terbuang sia-sia di musim seperti ini adalah beban tambahan bagi mereka yang sedang kesulitan mendapatkan air bersih,” tegasnya.

Pentingnya Pemeliharaan Lingkungan

Selain itu, Abdul Jabbar juga menyoroti pentingnya menjaga daerah aliran sungai (DAS) dan sumber mata air. Kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon, alih fungsi lahan, serta eksploitasi air tanah berlebihan dinilai memperparah dampak kekeringan setiap tahun.

Masyarakat juga diminta untuk tidak menunggu hingga kondisi semakin parah untuk melapor jika mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pelaporan sejak dini dinilai dapat membantu pemerintah mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Investasi pada Pemulihan Lingkungan

Abdul berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga meningkatkan investasi pada pemulihan lingkungan. “Investasi pada restorasi ekosistem berupa pemulihan hutan, revitalisasi embung, dan konservasi daerah aliran sungai harus menjadi prioritas anggaran yang tidak bisa ditunda-tunda lagi,” pungkasnya.

Persiapan dan Status Darurat

Sebelumnya, Kalakhar BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menyebut bahwa pemerintah kabupaten/kota telah menyiapkan sekitar 123 juta liter air bersih sebagai antisipasi musim kemarau. Hingga akhir Juni 2026, delapan daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Potensi kekeringan diperkirakan mengancam 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *