Kritik terhadap Kepemimpinan di Tubuh PBNU
Sejumlah kiai muda, pengasuh pesantren, akademisi, dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dari wilayah Solo Raya mengungkapkan kekhawatiran terkait kepemimpinan di tubuh Pusat Bahasa NU (PBNU). Mereka menilai bahwa kondisi ini telah memicu beberapa konflik di dalam organisasi. Hal ini disampaikan dalam Halaqah Kiai Muda NU dengan tema “Meneguhkan Supremasi Moral dan Kepemimpinan Ulama dalam Dinamika NU Kontemporer” yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mustofa, Ngeboran, Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa (2/6).
Ahmad Baso, seorang intelektual NU, menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan ulama di internal PBNU telah mengalami penurunan. Ia menilai hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan NU dalam menjaga jalannya perjuangan sesuai dengan prinsip dasarnya.
“KH Ahmad Siddiq pernah mengibaratkan NU seperti rel kereta api yang harus tetap berada pada jalurnya, bukan seperti taksi yang arah perjalanannya ditentukan sepenuhnya oleh sopir. Organisasi harus berjalan berdasarkan prinsip dan sistem, bukan semata-mata bergantung pada figur,” ujar Baso.
Menurutnya, Rais Aam memiliki peran sentral sebagai penjaga arah organisasi sekaligus otoritas moral tertinggi. Pejabat posisi ini harus mampu memberikan koreksi terhadap berbagai penyimpangan, termasuk terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan umat.
“Beliau mengajarkan bahwa tugas ulama bukan sekadar mendukung, tetapi juga mengingatkan dan mengoreksi ketika ada kebijakan yang keliru,” tambahnya.
Baso menilai bahwa seseorang yang menjabat sebagai Rais Aam harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu wara’ (menjaga diri dari orientasi duniawi), faqih (memiliki kedalaman ilmu agama dan fikih), muharrik (mampu menggerakkan umat), dan munazzim (memiliki kapasitas organisatoris).
“Jika Rais Aam tidak memiliki kapasitas keilmuan yang kuat, maka otoritas ulama akan melemah dan mudah terpinggirkan dalam pengambilan keputusan organisasi,” tegasnya.
Peran Penting Kritik dalam Perbaikan NU
Pada kesempatan yang sama, Gus Mustafid, Pengasuh PPM Aswaja Nusantara Mlangi, menyampaikan bahwa kritik dari kalangan Nahdliyyin harus menjadi pemicu bagi PBNU untuk melakukan perbaikan. Ia menekankan bahwa kritik tersebut jangan dijadikan ajang untuk memecah belah.
“Saya berharap kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari Nahdliyin yang ikut memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan dan kemajuan PBNU di masa mendatang,” ujarnya.
Gus Mustafid menjelaskan bahwa berdasarkan Qanun Asasi yang dirumuskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, terdapat tiga fondasi utama yang menjadi dasar perjuangan NU. Pertama, otoritas ilmu dan keulamaan. Menurutnya, KH Hasyim Asy’ari menempatkan ilmu dan ulama sebagai fondasi utama dalam kehidupan organisasi.
Kedua, prinsip al-ittihad atau persatuan. Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul di kalangan warga NU tidak boleh sampai menimbulkan perpecahan karena persatuan merupakan salah satu pilar utama organisasi.
“Ketegangan dan perbedaan pendapat boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai memutus tali persatuan yang menjadi warisan para pendiri NU,” tegasnya.
Ketiga, NU sebagai alat perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai agama, kemaslahatan sosial, dan kepentingan umat. Karena itu, NU tidak boleh direduksi menjadi sarana untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Tinggalkan Balasan