Bungo, Forumnusantaranews.com-
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kembali ditegaskan. Hal itu ditandai dengan pembukaan resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Bungo, Jumat (31/7/2026).
Mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, kegiatan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan kapasitas bagi aparatur desa.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. Turut hadir Anggota DPD RI Dapil Jambi Hj. Elviana sebagai narasumber, perwakilan Kementerian Desa, BPKP Perwakilan Jambi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, hingga para Datuk Rio se-Kabupaten Bungo.
Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menekankan bahwa profesionalisme dan integritas aparatur desa adalah kunci dalam mengelola anggaran negara di tingkat desa.
“Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Karena itu, seluruh pemerintah desa harus terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, dan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan agar dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dana tersebut harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi warga.
Anggota DPD RI Dapil Jambi, Hj. Elviana yang menjadi narasumber pada workshop ini, menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur dan efisiensi dalam penggunaan dana desa.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama agar dana desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah. Kami di DPD RI terus mengawal kebijakan dan pengawasan alokasi dana ini agar tepat sasaran. Desa tidak boleh hanya sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi harus mampu berdiri mandiri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Hj. Elviana.
Menurutnya, dengan tata kelola yang baik, desa akan mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat dan tumbuh menjadi wilayah yang mandiri dan berdaya saing.
Melalui workshop ini, Pemkab Bungo berharap seluruh pemerintah desa dapat mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, mengidentifikasi kendala, dan menyusun strategi pengelolaan yang lebih efektif untuk tahun 2026.
Pemkab juga berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar dana desa dikelola sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(*)
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo untuk mendorong tata kelola keuangan desa yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat kembali ditegaskan. Hal itu ditandai dengan pembukaan resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Bungo, Jumat (31/7/2026).
Mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, kegiatan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan kapasitas bagi aparatur desa.
Acara dibuka langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. Turut hadir Anggota DPD RI Dapil Jambi Hj. Elviana sebagai narasumber, perwakilan Kementerian Desa, BPKP Perwakilan Jambi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, hingga para Datuk Rio se-Kabupaten Bungo.
Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menekankan bahwa profesionalisme dan integritas aparatur desa adalah kunci dalam mengelola anggaran negara di tingkat desa.
“Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Karena itu, seluruh pemerintah desa harus terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, dan mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan agar dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dana tersebut harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi warga.
Anggota DPD RI Dapil Jambi, Hj. Elviana yang menjadi narasumber pada workshop ini, menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur dan efisiensi dalam penggunaan dana desa.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama agar dana desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah. Kami di DPD RI terus mengawal kebijakan dan pengawasan alokasi dana ini agar tepat sasaran. Desa tidak boleh hanya sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi harus mampu berdiri mandiri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Hj. Elviana.
Menurutnya, dengan tata kelola yang baik, desa akan mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat dan tumbuh menjadi wilayah yang mandiri dan berdaya saing.
Melalui workshop ini, Pemkab Bungo berharap seluruh pemerintah desa dapat mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, mengidentifikasi kendala, dan menyusun strategi pengelolaan yang lebih efektif untuk tahun 2026.
Pemkab juga berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar dana desa dikelola sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.(*)
Tinggalkan Balasan