Probolinggo,forumnusantaranews.com- Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin menerima perwakilan mahasiswa dari PMII dan BEM Kota Probolinggo dalam audiensi yang digelar di Lounge Kantor Wali Kota Probolinggo, Selasa (12/5). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilakukan mahasiswa sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait berbagai isu kebijakan publik di Kota Probolinggo.
Ketua Umum PMII, Dedy,yampaikan bahwa aksi demonstrasi dilakukan sebagai langkah terakhir setelah beberapa audiensi sebelumnya dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap tuntutan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan guru menjadi salah satu perhatian utama yang perlu segera mendapat solusi konkret.
“Kami berharap audiensi ini menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya bagi kesejahteraan guru dan dunia pendidikan,” ujar Dedy.
Mahasiswa menyoroti penghentian sementara BOSDA yang dinilai penting bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah Kota Probolinggo. Selain itu, lamanya waktu tunggu pengangkatan profesi guru, pengurangan honor guru madrasah diniyah, relokasi PKL, nasib UMKM, hingga kebijakan pengadaan mobil dinas baru di tengah efisiensi anggaran.
Mahasiswa juga menilai pembangunan daerah tidak semata berfokus pada infrastruktur, namun harus tetap memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kecil.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Dokter Aminuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjalankan program pembangunan secara bertahap dengan mengedepankan keterbukaan informasi publik dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
“Kritik dan masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah tidak antikritik, justru kami ingin semua kebijakan dapat dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa penghentian sementara BOSDA dilakukan karena proses pengalihan sistem pencairan dari tunai menjadi non tunai. Terkait kebutuhan tenaga pendidik, ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo ke depan akan melakukan rekrutmen ASN untuk memenuhi kekurangan guru.
Mengenai honor guru ngaji yang mengalami penyesuaian, Aminuddin menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemerataan agar bantuan dapat diterima lebih luas dan telah melalui kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, terkait pengadaan mobil dinas listrik, pemerintah menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari program pusat yang telah disepakati bersama DPRD. Kebijakan itu diambil sebagai upaya efisiensi jangka panjang terhadap biaya operasional kendaraan dinas.
Dalam pembahasan relokasi PKL, pemerintah kota juga menyampaikan bahwa penataan dilakukan sesuai aturan dan disertai penyediaan lokasi strategis melalui kerja sama dengan CSR tanpa menggunakan dana APBD. Pemerintah berharap para pelaku usaha dapat terus berinovasi dan mengembangkan produk agar tetap memiliki daya saing.
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin yang turut hadir juga menegaskan bahwa penyesuaian honor guru ngaji bukan bentuk penghapusan bantuan, melainkan pemerataan agar lebih adil dan merata. Ia juga mengajak mahasiswa untuk turut memberikan gagasan dan masukan terhadap penataan PKL maupun kebijakan pemerintah lainnya.
“Mahasiswa memiliki peran penting sebagai mitra kritis pemerintah. Kami berharap ide dan pemikiran mahasiswa dapat menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan Kota Probolinggo,” katanya.
Turut mendampingi wali kota dalam audiensi tersebut di antaranya Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Kapolres Probolinggo Kota Rico Yumasri, Pj. Sekdakot Rey Suwigtyo, para asisten, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, serta perwakilan Kodim 0820 Probolinggo. (Humas/sin)
Tinggalkan Balasan