Konferensi Republik: Wadah Konsolidasi Masyarakat Sipil di Tengah Kekhawatiran
Konferensi Republik, sebuah forum yang diinisiasi oleh ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, hingga akademikus, digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Sabtu, 30 Mei 2026. Forum ini bertujuan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kegelisahan mereka terhadap kondisi bangsa saat ini. Sekretaris Umum Panitia Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa tujuan utama dari konferensi ini adalah membangun jembatan antar berbagai kelompok sipil yang merasa gelisah.
“Konferensi Republik ini sebenarnya berupaya untuk membangun jembatan antarberbagai kelompok sipil yang sudah gelisah,” ujarnya ketika dihubungi pada Ahad, 31 Mei 2026. Menurutnya, ruang sipil kian menyempit dalam situasi saat ini. Kegelisahan tidak hanya dirasakan oleh akademikus, tetapi juga oleh pegiat media, aktivis, pengusaha, pelaku UMKM, hingga birokrasi.
Yanuar menilai bahwa berbagai kelompok sipil sering merasa ‘sendirian’ dalam menghadapi tantangan yang ada. “Ruang untuk sipil justru makin menyempit. Berbagai kelompok sipil ini sering merasa ‘sendirian’,” ucapnya. Oleh karena itu, ia berharap forum-forum yang diselenggarakan dalam Konferensi Republik dapat menyambungkan dan mempertemukan kalangan sipil yang memiliki kegelisahan serupa terhadap kondisi bangsa. Tujuannya, kata dia, agar terjadi perjumpaan, pembicaraan, serta tidak lagi merasa sendiri.
“Akhirnya berani bergerak bersama-sama sebagai masyarakat sipil,” tambah pendiri Nalar Institute ini. Ia menjelaskan bahwa Konferensi Republik akan diselenggarakan di berbagai wilayah Indonesia. Tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan tersebut akan tergantung pada dinamika di masing-masing daerah.
Menurut Yanuar, setiap wilayah memiliki agenda tersendiri dalam pelaksanaan Konferensi Republik, sehingga sifatnya otonom. Selain itu, pelaksanaan Konferensi Republik dilakukan secara mandiri dan hasilnya merupakan hasil gotong royong para peserta. “Semuanya gotong royong, iuran. Tanpa sponsor,” ujarnya.
Dalam pertemuan Konferensi Republik di UGM akhir Mei ini, forum menyimpulkan bahwa ruang sipil kian menyempit di rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Yanuar mengatakan diperlukan upaya kolektif untuk menyelematkan ruang sipil tersebut. “Masyarakat sipil Indonesia merasa perlu untuk mengorganisir dan mengkonsolidasikan diri untuk memastikan ruang sipil yang menyempit kembali menjadi ruang bagi warga,” ujarnya.
Ketidakmampuan negara dalam menjalankan pembangunan juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam konferensi ini. Yanuar menilai lemahnya kapasitas negara disebabkan oleh masifnya konflik kepentingan dan inkompetensi pemerintah. “Termasuk akibat dari matinya meritokrasi dan teknokrasi, serta korupsi meluas,” ujarnya.
Beberapa tokoh, akademikus, hingga aktivis hadir dalam konferensi ini. Di antaranya adalah Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45, Andi Widjajanto selaku eks-Gubernur Lemhannas, Arie Sujito sebagai Sosiolog FISIPOL UGM, Romo Leo Kleden dari IFTK Ledalero, Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian, Zainal Arifin Mochtar selaku Guru Besar HTN UGM, Bhima Yudhistira dari CELIOS, Titi Anggraini dari Perludem, Victoria Fanggidae dari The Prakarsa, Chandra Hamzah sebagai eks-Komisioner KPK, dan Yanuar Nugroho dari Nalar Institute.
Konferensi Republik ini membahas tujuh tema utama. Beberapa di antaranya adalah model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif. Setiap panel menghadirkan topik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sipil saat ini.
Tinggalkan Balasan