Wabup Junaidi Jawab Pandangan Fraksi, Pemkab Muaro Jambi Komit Tingkatkan Akuntabilitas APBD 2025

Muaro Jambi, Forumnusantaranews.com-
Pembahasan pertanggungjawaban keuangan daerah terus berlanjut. Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri Rapat Kerja DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Umum DPRD Muaro Jambi, Selasa (14/7/2026).
Rapat kerja ini merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda untuk memperkuat fungsi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, pihak eksekutif memberikan tanggapan dan penjelasan terperinci atas berbagai masukan, saran, kritik, serta pertanyaan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi dewan.
Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap catatan dari legislatif merupakan wujud kemitraan strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau _good governance_.
“Kritik dan saran yang diterima akan menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” ujar Junaidi.
Jawaban eksekutif yang disampaikan mencerminkan komitmen Pemkab Muaro Jambi untuk terus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan setiap program yang telah berjalan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Pembahasan Ranperda ini menjadi tahapan krusial dalam proses evaluasi anggaran. Melalui dialog yang komprehensif, diharapkan tercipta kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan kebijakan serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Suasana rapat berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan. Dinamika yang terjalin memperlihatkan komitmen bersama untuk memajukan Kabupaten Muaro Jambi melalui pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.(NIC/Tat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *