Jambi, Forumnusantaranews.com-
Pemerintah Kota Jambi menutup Tahun Anggaran 2025 dengan catatan positif. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (4/7/2026).
Dari semula diproyeksikan defisit Rp12,58 miliar, realisasi anggaran justru mencatatkan surplus sebesar Rp165,21 miliar.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda, kepala OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam nota pengantarnya, Maulana menegaskan laporan pertanggungjawaban APBD adalah amanat undang-undang sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.
“Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Maulana.
Ia memaparkan, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,980 triliun berhasil direalisasikan Rp2,013 triliun atau 101,68 persen dari target.
Rinciannya PAD Target Rp606,28 miliar, realisasi Rp615,08 miliar atau 101,45 persen Pendapatan TransferRp1,398 triliun atau 101,78 persen dari target
Di sisi belanja, dari anggaran Rp1,992 triliun, yang terealisasi Rp1,848 triliun atau 92,75 persen.
Belanja modal untuk infrastruktur dan aset sebesar Rp380,85 miliar terealisasi Rp369,78 miliar atau 97,09 persen. Sementara belanja operasi terealisasi 91,72 persen.
Kinerja positif ini berdampak pada aset daerah. Total aset Pemerintah Kota Jambi hingga akhir 2025 mencapai Rp5,637 triliun, naik Rp384,03 miliar atau 7,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekuitas juga naik menjadi Rp5,589 triliun.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2025 tercatat Rp177,67 miliar.
Maulana juga menyebut Pemkot Jambi menyalurkan bantuan keuangan Rp150 juta kepada daerah terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 ini telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Menutup penyampaiannya, Maulana mengapresiasi DPRD, Forkopimda, dan masyarakat.
“Semoga segala upaya yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Pilih yang sama-sama kita banggakan,” tutupnya.(Nic/Tat)
Pemerintah Kota Jambi menutup Tahun Anggaran 2025 dengan catatan positif. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (4/7/2026).
Dari semula diproyeksikan defisit Rp12,58 miliar, realisasi anggaran justru mencatatkan surplus sebesar Rp165,21 miliar.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekda, kepala OPD, camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam nota pengantarnya, Maulana menegaskan laporan pertanggungjawaban APBD adalah amanat undang-undang sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat.
“Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Maulana.
Ia memaparkan, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,980 triliun berhasil direalisasikan Rp2,013 triliun atau 101,68 persen dari target.
Rinciannya PAD Target Rp606,28 miliar, realisasi Rp615,08 miliar atau 101,45 persen Pendapatan TransferRp1,398 triliun atau 101,78 persen dari target
Di sisi belanja, dari anggaran Rp1,992 triliun, yang terealisasi Rp1,848 triliun atau 92,75 persen.
Belanja modal untuk infrastruktur dan aset sebesar Rp380,85 miliar terealisasi Rp369,78 miliar atau 97,09 persen. Sementara belanja operasi terealisasi 91,72 persen.
Kinerja positif ini berdampak pada aset daerah. Total aset Pemerintah Kota Jambi hingga akhir 2025 mencapai Rp5,637 triliun, naik Rp384,03 miliar atau 7,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekuitas juga naik menjadi Rp5,589 triliun.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2025 tercatat Rp177,67 miliar.
Maulana juga menyebut Pemkot Jambi menyalurkan bantuan keuangan Rp150 juta kepada daerah terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 ini telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi.
Menutup penyampaiannya, Maulana mengapresiasi DPRD, Forkopimda, dan masyarakat.
“Semoga segala upaya yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Pilih yang sama-sama kita banggakan,” tutupnya.(Nic/Tat)
Tinggalkan Balasan