Muaro Jambi, Forumnusantaranews.com-
Mengantisipasi puncak musim kemarau 2026, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperkuat sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono, S.Sos., MT menerima audiensi Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLHK Dasrul Chaniago bersama Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Feni di Rumah Dinas Bupati, Bukit Cinto Kenang, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan gerak dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Bumi Saija Adina.
Ada dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan.
penguatan strategi mitigasi di wilayah rawan. Kecamatan Kumpeh dan Sungai Gelam menjadi prioritas karena memiliki hamparan lahan gambut yang rawan terbakar saat kemarau panjang,, rencana pembentukan Kantor Daerah Operasi Daops Pengendalian Karhutla tingkat kabupaten. Lokasinya diusulkan di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo agar akses ke titik rawan lebih cepat.
“Kita butuh posko yang dekat dengan lapangan. Dengan Daops, koordinasi, pengerahan personel dan peralatan bisa lebih cepat saat terjadi kejadian,” ujar Bupati Bambang.
Bupati Bambang menegaskan karhutla adalah masalah bersama yang penyelesaiannya tidak bisa ditangani satu instansi saja.
“Pencegahan harus dimulai dari hulu. Lakukan edukasi ke masyarakat, rutin patroli, deteksi dini titik api, dan pastikan personel serta peralatan siaga,” tegasnya.
Ia juga mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. “Membakar lahan dampaknya panjang. Ada kabut asap, gangguan kesehatan, sampai aktivitas ekonomi terganggu. Jika melihat ada titik api, segera lapor ke kepala desa atau petugas,” imbaunya.
Menurut Bupati, kesadaran masyarakat adalah benteng paling kuat. “Pemerintah sudah menyiapkan sistem, tapi tanpa dukungan warga, upaya ini tidak akan optimal,” tambahnya.
Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLHK Dasrul Chaniago mengapresiasi keseriusan Pemkab Muaro Jambi. Ia menilai pembentukan Daops di Talang Duku adalah keputusan tepat untuk memangkas birokrasi dan mempercepat respon.
“Dengan adanya Daops, Manggala Agni, BPBD, TNI-Polri bisa langsung bergerak. Ini penting untuk menekan potensi kebakaran lebih luas,” kata Dasrul.
Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Feni juga menekankan aspek penegakan hukum. Ia mengajak pemerintah desa dan perusahaan untuk proaktif mengawasi wilayahnya.
Hadir dalam audiensi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medison, Sekretaris BPBD Hasbullah, serta jajaran Dinas LH Muaro Jambi.
Pemkab Muaro Jambi berkomitmen menggerakkan seluruh kekuatan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, perusahaan, kelompok tani, dan masyarakat.
Langkah yang akan dilakukan antara lain sosialisasi masif di desa rawan, patroli terpadu, penguatan sistem laporan cepat, dan kesiapan logistik di Kantor Daops Talang Duku.
“Dengan kerja bersama yang kuat, kami optimis Muaro Jambi bisa melewati musim kemarau 2026 tanpa bencana kabut asap,” tutup Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno.(*)
Mengantisipasi puncak musim kemarau 2026, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memperkuat sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono, S.Sos., MT menerima audiensi Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLHK Dasrul Chaniago bersama Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Feni di Rumah Dinas Bupati, Bukit Cinto Kenang, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan gerak dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla di Bumi Saija Adina.
Ada dua agenda utama yang menjadi fokus pembahasan.
penguatan strategi mitigasi di wilayah rawan. Kecamatan Kumpeh dan Sungai Gelam menjadi prioritas karena memiliki hamparan lahan gambut yang rawan terbakar saat kemarau panjang,, rencana pembentukan Kantor Daerah Operasi Daops Pengendalian Karhutla tingkat kabupaten. Lokasinya diusulkan di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rajo agar akses ke titik rawan lebih cepat.
“Kita butuh posko yang dekat dengan lapangan. Dengan Daops, koordinasi, pengerahan personel dan peralatan bisa lebih cepat saat terjadi kejadian,” ujar Bupati Bambang.
Bupati Bambang menegaskan karhutla adalah masalah bersama yang penyelesaiannya tidak bisa ditangani satu instansi saja.
“Pencegahan harus dimulai dari hulu. Lakukan edukasi ke masyarakat, rutin patroli, deteksi dini titik api, dan pastikan personel serta peralatan siaga,” tegasnya.
Ia juga mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. “Membakar lahan dampaknya panjang. Ada kabut asap, gangguan kesehatan, sampai aktivitas ekonomi terganggu. Jika melihat ada titik api, segera lapor ke kepala desa atau petugas,” imbaunya.
Menurut Bupati, kesadaran masyarakat adalah benteng paling kuat. “Pemerintah sudah menyiapkan sistem, tapi tanpa dukungan warga, upaya ini tidak akan optimal,” tambahnya.
Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLHK Dasrul Chaniago mengapresiasi keseriusan Pemkab Muaro Jambi. Ia menilai pembentukan Daops di Talang Duku adalah keputusan tepat untuk memangkas birokrasi dan mempercepat respon.
“Dengan adanya Daops, Manggala Agni, BPBD, TNI-Polri bisa langsung bergerak. Ini penting untuk menekan potensi kebakaran lebih luas,” kata Dasrul.
Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera Feni juga menekankan aspek penegakan hukum. Ia mengajak pemerintah desa dan perusahaan untuk proaktif mengawasi wilayahnya.
Hadir dalam audiensi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Medison, Sekretaris BPBD Hasbullah, serta jajaran Dinas LH Muaro Jambi.
Pemkab Muaro Jambi berkomitmen menggerakkan seluruh kekuatan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, perusahaan, kelompok tani, dan masyarakat.
Langkah yang akan dilakukan antara lain sosialisasi masif di desa rawan, patroli terpadu, penguatan sistem laporan cepat, dan kesiapan logistik di Kantor Daops Talang Duku.
“Dengan kerja bersama yang kuat, kami optimis Muaro Jambi bisa melewati musim kemarau 2026 tanpa bencana kabut asap,” tutup Bupati Dr. Bambang Bayu Suseno.(*)
Tinggalkan Balasan