Jambi, Forumnusantaranews.com-
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jambi. Zulherizal menggantikan Mardiyanto Arif Rahmadi yang sebelumnya menjabat.
Pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (23/6/2026) pagi. Suasana khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda serta kepala daerah se-Provinsi Jambi.
Acara pengukuhan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Wali Kota se-Jambi, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP Provinsi Jambi, para kepala OPD Pemprov Jambi, serta tamu undangan lainnya.
Kehadiran lengkap jajaran kepala daerah dan Forkopimda menunjukkan dukungan kuat terhadap peran BPKP dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Jambi.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya peran BPKP di era pemerintahan sekarang. Menurutnya, status BPKP saat ini sudah setara Menteri. Itu menunjukkan betapa strategisnya fungsi lembaga pengawas keuangan negara tersebut.
“Saat ini jabatan BPKP adalah setara dengan Menteri. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan BPKP. Perannya tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian terhadap berbagai kebijakan pembangunan,” tegas Al Haris.
Ia menilai BPKP punya dua peran penting. Pertama sebagai pengawas agar tidak ada penyimpangan. Kedua sebagai konsultan kebijakan yang memberi kajian sebelum program dijalankan.
Gubernur Al Haris meminta semua pihak merapatkan barisan. Sinergi Pemda dan BPKP jadi kunci agar program pembangunan tepat sasaran, efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif dan efisien tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi itu tugas kita untuk mengawalnya,” ungkap Gubernur Al Haris.
Menurutnya, setiap keuangan yang masuk ke Jambi wajib dikawal bersama. Tujuannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat. BPKP diminta tidak hanya turun saat ada masalah, tapi aktif memberi kajian kebijakan sejak awal.
Al Haris secara khusus mengapresiasi rekomendasi BPKP. Ia menyebut rekomendasi BPKP “luar biasa” dalam mencermati kebijakan.
“Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan ini bisa diterapkan. Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal-hal yang seperti kebijakan,” kata Al Haris.
Baginya, sebelum kebijakan diambil di lapangan, kajian BPKP bisa mencegah kesalahan dan potensi kerugian negara. Itu sebabnya Pemprov Jambi menjadikan BPKP mitra diskusi, bukan hanya lembaga pemeriksa.
Kepada Zulherizal yang baru dikukuhkan, Al Haris berpesan agar segera memperkuat sinergi dengan Pemprov Jambi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal. Tantangan ke depan makin besar seiring banyaknya program pusat yang turun ke daerah.
Dengan pengawasan melekat dan kajian kebijakan dari BPKP, Al Haris optimis Jambi bisa menjaga keuangan daerah tetap bersih, pembangunan berjalan lancar, dan pelayanan publik makin baik.
Pengukuhan ini jadi sinyal kuat Pemprov Jambi berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.(Nic/Tat)
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Jambi. Zulherizal menggantikan Mardiyanto Arif Rahmadi yang sebelumnya menjabat.
Pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (23/6/2026) pagi. Suasana khidmat dan dihadiri jajaran Forkopimda serta kepala daerah se-Provinsi Jambi.
Acara pengukuhan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Wali Kota se-Jambi, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPKP Provinsi Jambi, para kepala OPD Pemprov Jambi, serta tamu undangan lainnya.
Kehadiran lengkap jajaran kepala daerah dan Forkopimda menunjukkan dukungan kuat terhadap peran BPKP dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Jambi.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya peran BPKP di era pemerintahan sekarang. Menurutnya, status BPKP saat ini sudah setara Menteri. Itu menunjukkan betapa strategisnya fungsi lembaga pengawas keuangan negara tersebut.
“Saat ini jabatan BPKP adalah setara dengan Menteri. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan BPKP. Perannya tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian terhadap berbagai kebijakan pembangunan,” tegas Al Haris.
Ia menilai BPKP punya dua peran penting. Pertama sebagai pengawas agar tidak ada penyimpangan. Kedua sebagai konsultan kebijakan yang memberi kajian sebelum program dijalankan.
Gubernur Al Haris meminta semua pihak merapatkan barisan. Sinergi Pemda dan BPKP jadi kunci agar program pembangunan tepat sasaran, efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif dan efisien tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi itu tugas kita untuk mengawalnya,” ungkap Gubernur Al Haris.
Menurutnya, setiap keuangan yang masuk ke Jambi wajib dikawal bersama. Tujuannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat. BPKP diminta tidak hanya turun saat ada masalah, tapi aktif memberi kajian kebijakan sejak awal.
Al Haris secara khusus mengapresiasi rekomendasi BPKP. Ia menyebut rekomendasi BPKP “luar biasa” dalam mencermati kebijakan.
“Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan ini bisa diterapkan. Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal-hal yang seperti kebijakan,” kata Al Haris.
Baginya, sebelum kebijakan diambil di lapangan, kajian BPKP bisa mencegah kesalahan dan potensi kerugian negara. Itu sebabnya Pemprov Jambi menjadikan BPKP mitra diskusi, bukan hanya lembaga pemeriksa.
Kepada Zulherizal yang baru dikukuhkan, Al Haris berpesan agar segera memperkuat sinergi dengan Pemprov Jambi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal. Tantangan ke depan makin besar seiring banyaknya program pusat yang turun ke daerah.
Dengan pengawasan melekat dan kajian kebijakan dari BPKP, Al Haris optimis Jambi bisa menjaga keuangan daerah tetap bersih, pembangunan berjalan lancar, dan pelayanan publik makin baik.
Pengukuhan ini jadi sinyal kuat Pemprov Jambi berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.(Nic/Tat)
Tinggalkan Balasan