ForumNusantaranews.com PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah terus melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) disertai pengecekan sarana dan prasarana pelayanan di RSUD KH. Muhammad Thohir, Rabu (8/07/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat telah memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan kesiapan rumah sakit menghadapi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026.
Tim dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia di lingkungan rumah sakit. Pengecekan meliputi ruang pelayanan, ruang tunggu, media informasi pelayanan, fasilitas bagi penyandang disabilitas, sarana pengaduan masyarakat, hingga kelengkapan pendukung lainnya yang menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan yang nyaman, aman, dan mudah diakses.
Selain pengecekan fasilitas, tim juga melakukan evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan, maklumat pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen pendukung lainnya sebagai bagian dari pemenuhan indikator penilaian Ombudsman RI. Selama kegiatan berlangsung, tim memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit untuk menyempurnakan kualitas pelayanan.
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, Wike Wijayanti, S.ST., M.M., mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam membangun budaya pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan tidak hanya administrasi pelayanan yang telah sesuai standar, tetapi juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan perbaikan bagi RSUD KH. Muhammad Thohir agar seluruh indikator pelayanan publik dapat dipenuhi secara optimal sebelum pelaksanaan penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia.
Pihak RSUD KH. Muhammad Thohir menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Tim Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui monitoring, evaluasi, dan pengecekan sarana prasarana secara berkala, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan RSUD KH. Muhammad Thohir semakin meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, transparan, responsif, inklusif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. (Apri)
Tinggalkan Balasan