Kunjungan Kerja Menteri PKP dan Mendagri ke Papua Barat Daya
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah Papua Barat Daya. Kedua menteri tersebut hadir untuk meninjau proyek perumahan yang berada di Kota Sorong, yaitu Perumahan Kadar Malibela Residence. Kunjungan ini dilakukan pada Senin (27/4/2026), setelah sebelumnya Menteri Ara tiba lebih dahulu pada Sabtu (25/4/2026) lalu untuk melakukan blusukan ke kawasan permukiman Kompleks Kokoda.
Fokus pada Implementasi Kebijakan Perumahan Prorakyat
Selama kunjungan tersebut, Menteri Ara menyampaikan pentingnya implementasi kebijakan perumahan prorakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka. Ia menyoroti beberapa program strategis, termasuk kemudahan akses pembiayaan perumahan dengan bunga rendah dan uang muka ringan. Sayangnya, program ini belum berjalan optimal di Kota Sorong.
“Jangan sampai di daerah lain sudah berjalan, tetapi di sini belum,” ujar Ara. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program bisa segera diimplementasikan dan dinikmati oleh masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah.
Skema Pembiayaan yang Ramah Masyarakat
Skema pembiayaan perumahan yang ditawarkan pemerintah sangat membantu masyarakat. Dengan suku bunga ringan, uang muka terjangkau, serta dilengkapi asuransi, program ini ditujukan untuk masyarakat luas, mulai dari petani, nelayan, tenaga honorer, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini menjadi bentuk keberpihakan negara kepada rakyat kecil.
Ara juga meminta pemerintah daerah segera memberikan kejelasan terkait kendala yang menyebabkan program-program belum berjalan optimal. “Saya minta ada jawaban yang jelas, agar kami di pusat bisa mengambil langkah konkret. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kebijakan yang tidak berjalan,” ucapnya.
Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor
Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa ia mendorong percepatan implementasi program perumahan nasional di daerah. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan kebijakan berjalan efektif. “Semoga program-program prorakyat di Papua Barat Daya segera terealisasi, sekaligus memastikan masyarakat mengakses hunian layak dengan skema pembiayaan terjangkau,” ujar Tito.
Dampingan Pejabat dan Masyarakat
Kunjungan kedua menteri dalam Kabinet Merah Putih ini didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya adalah Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu beserta jajaran, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Consumer Banking Aris Hartanto, serta sejumlah pejabat lainnya.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut dengan tarian khas Papua. Setelah itu, mereka meninjau berbagai fasilitas di kawasan perumahan tersebut. Pemerintah pusat juga telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengambil perumahan ini.
Kesimpulan
Kunjungan Menteri PKP dan Mendagri ke Papua Barat Daya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan perumahan yang ramah masyarakat. Dengan fokus pada akses pembiayaan yang mudah dan koordinasi lintas sektor, diharapkan program-proram ini dapat segera diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.
Tinggalkan Balasan