Muaro Jambi, Forumnusantaranews.com-
Menumpuknya sampah bukan lagi sekadar urusan pemerintah. Kesadaran warga dari rumah menjadi kunci. Komitmen itulah yang kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Sosialisasi Pengurangan Sampah sekaligus Pembinaan Kelompok Masyarakat di Ruang Rida, Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin (27/7/2026).
Acara ini menghadirkan dua kekuatan penting: pemerintah daerah dan pusat. Hadir Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono, S.Sos., M.T., bersama Anggota Komisi XII DPR RI Dr. Syarif Fasha, S.E., M.E yang membidangi lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral.
Sekda Budhi Hartono dalam sambutannya mengapresiasi sinergi DPR RI yang terus mendorong daerah dalam penanganan lingkungan.
Ia menekankan, menyelesaikan persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan dan TPA.
“Pengurangan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga. Selama ini kita masih sering mencampur semua jenis sampah. Melalui sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat ini, kita ingin membangun kebiasaan baru dan sistem yang lebih terintegrasi, seperti pemilahan sampah dan optimalisasi Bank Sampah di setiap desa,” ujar Budhi Hartono.
Menurutnya, jika setiap kepala keluarga memilah sampah organik dan anorganik sejak dari dapur, maka beban TPA akan berkurang drastis. Selain itu, sampah yang bernilai ekonomi bisa masuk ke Bank Sampah dan menjadi tambahan penghasilan warga.
Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menegaskan, masalah sampah adalah pekerjaan rumah bersama yang butuh pendekatan jangka panjang.
“Di pusat kami terus mendorong regulasi, anggaran, dan program untuk percepatan pengurangan sampah nasional. Tapi di daerah, kuncinya ada pada edukasi berkelanjutan dan ketersediaan sarana prasarana,” tegas Syarif Fasha.
Ia menyebut, Bank Sampah tidak boleh hanya jadi tempat menampung, tapi harus jadi unit usaha yang hidup. Pemerintah pusat siap mendukung pelatihan, bantuan alat, hingga akses pasar untuk produk daur ulang dari daerah.
“Kalau masyarakat sudah bergerak, regulasi dan dana dari pusat akan lebih mudah kami kawal. Muaro Jambi harus jadi contoh,” tambahnya.
Sosialisasi ini diikuti jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, puluhan kepala desa, pengurus kelompok masyarakat peduli lingkungan, serta perwakilan pengelola Bank Sampah se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam pembinaan, peserta mendapatkan materi praktik: cara memilah sampah, pencatatan transaksi Bank Sampah, pengolahan sampah organik jadi kompos, dan strategi kampanye di tingkat RT.
Kepala Dinas LH Muaro Jambi menyebut, saat ini sudah ada puluhan Bank Sampah yang aktif, namun perlu penguatan manajemen dan jejaring agar bisa berjalan mandiri.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Muaro Jambi menargetkan penurunan volume sampah ke TPA dan peningkatan jumlah desa yang memiliki Bank Sampah aktif.
“Harapan kita jelas Muaro Jambi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Itu hanya bisa tercapai kalau ada kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat,” pungkas Sekda Budhi Hartono.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemkab Muaro Jambi, perwakilan DPR RI, dan pengurus kelompok masyarakat untuk menggerakkan program pengurangan sampah di wilayah masing-masing.(*)
Menumpuknya sampah bukan lagi sekadar urusan pemerintah. Kesadaran warga dari rumah menjadi kunci. Komitmen itulah yang kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Sosialisasi Pengurangan Sampah sekaligus Pembinaan Kelompok Masyarakat di Ruang Rida, Kantor Bupati Muaro Jambi, Senin (27/7/2026).
Acara ini menghadirkan dua kekuatan penting: pemerintah daerah dan pusat. Hadir Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono, S.Sos., M.T., bersama Anggota Komisi XII DPR RI Dr. Syarif Fasha, S.E., M.E yang membidangi lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral.
Sekda Budhi Hartono dalam sambutannya mengapresiasi sinergi DPR RI yang terus mendorong daerah dalam penanganan lingkungan.
Ia menekankan, menyelesaikan persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan dan TPA.
“Pengurangan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga. Selama ini kita masih sering mencampur semua jenis sampah. Melalui sosialisasi dan pembinaan kelompok masyarakat ini, kita ingin membangun kebiasaan baru dan sistem yang lebih terintegrasi, seperti pemilahan sampah dan optimalisasi Bank Sampah di setiap desa,” ujar Budhi Hartono.
Menurutnya, jika setiap kepala keluarga memilah sampah organik dan anorganik sejak dari dapur, maka beban TPA akan berkurang drastis. Selain itu, sampah yang bernilai ekonomi bisa masuk ke Bank Sampah dan menjadi tambahan penghasilan warga.
Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menegaskan, masalah sampah adalah pekerjaan rumah bersama yang butuh pendekatan jangka panjang.
“Di pusat kami terus mendorong regulasi, anggaran, dan program untuk percepatan pengurangan sampah nasional. Tapi di daerah, kuncinya ada pada edukasi berkelanjutan dan ketersediaan sarana prasarana,” tegas Syarif Fasha.
Ia menyebut, Bank Sampah tidak boleh hanya jadi tempat menampung, tapi harus jadi unit usaha yang hidup. Pemerintah pusat siap mendukung pelatihan, bantuan alat, hingga akses pasar untuk produk daur ulang dari daerah.
“Kalau masyarakat sudah bergerak, regulasi dan dana dari pusat akan lebih mudah kami kawal. Muaro Jambi harus jadi contoh,” tambahnya.
Sosialisasi ini diikuti jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, puluhan kepala desa, pengurus kelompok masyarakat peduli lingkungan, serta perwakilan pengelola Bank Sampah se-Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam pembinaan, peserta mendapatkan materi praktik: cara memilah sampah, pencatatan transaksi Bank Sampah, pengolahan sampah organik jadi kompos, dan strategi kampanye di tingkat RT.
Kepala Dinas LH Muaro Jambi menyebut, saat ini sudah ada puluhan Bank Sampah yang aktif, namun perlu penguatan manajemen dan jejaring agar bisa berjalan mandiri.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Muaro Jambi menargetkan penurunan volume sampah ke TPA dan peningkatan jumlah desa yang memiliki Bank Sampah aktif.
“Harapan kita jelas Muaro Jambi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Itu hanya bisa tercapai kalau ada kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat,” pungkas Sekda Budhi Hartono.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemkab Muaro Jambi, perwakilan DPR RI, dan pengurus kelompok masyarakat untuk menggerakkan program pengurangan sampah di wilayah masing-masing.(*)
Tinggalkan Balasan