Foto : Kunjungan PWI ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
Forumnusantaranews.com- Pertemuan antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purwakarta dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta yang berlangsung di Aula kantor Dinkes bukan sekadar silaturahmi akan tetapi mempertanyakan terkait tiga persoalan krusial yang tengah menjadi perhatian publik.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, tiga isu utama yang disorot tajam, yakni standar SLHS di dapur SPPG, keberadaan dan optimalisasi PLTS di 20 puskesmas, serta polemik pemotongan uang transport berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 71 Tahun 2024.
Terkait SLHS, persoalan yang dibahas perihal aspek higienitas dan kelayakan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). PWI menyoroti pentingnya penerapan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan, terutama karena program ini menyasar kelompok rentan.
Dinkes diminta tidak hanya memastikan standar terpenuhi di atas kertas, tetapi juga konsisten dalam pengawasan di lapangan.
Isu kedua tak kalah penting, yakni terkait Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang telah dipasang di 20 puskesmas. Program ini sejatinya menjadi langkah maju dalam efisiensi energi dan keberlanjutan layanan kesehatan.
Namun, PWI mempertanyakan sejauh mana pemanfaatannya optimal, termasuk perawatan dan dampaknya terhadap operasional fasilitas kesehatan. Transparansi data dan efektivitas implementasi menjadi tuntutan yang mengemuka.
Sementara itu, isu ketiga menyangkut kebijakan pemotongan uang transport yang mengacu pada Perbup Nomor 71 Tahun 2024.
Kebijakan ini menuai beragam respons, terutama dari tenaga kesehatan di lapangan. PWI menilai perlu adanya penjelasan terbuka dari Dinkes agar tidak menimbulkan kesan kebijakan sepihak yang berpotensi menurunkan motivasi kerja.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, pihak Dinkes Purwakarta menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan.
“Kita terbuka dan akan melakukan evaluasi serta memperbaiki hal-hal yang dianggap belum optimal,” kata Yandi, Sekretaris Dinkes, kepada rekan-rekan PWI Purwakarta, Kamis 30 April.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa fungsi kontrol sosial media tetap berjalan, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan responsif terhadap persoalan yang menyentuh pelayanan publik.
Dengan tiga isu yang kini terbuka ke publik, masyarakat menanti langkah konkret bukan sekadar wacana.
Tinggalkan Balasan