Pelantikan Pejabat Penting di Istana Negara
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 P Tahun 2026 terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Presiden Prabowo memimpin sendiri pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh Dudung bersama sejumlah pejabat lainnya. Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai bagian dari rangkaian pelantikan resmi.
Dudung sebelumnya menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Ia kini menggantikan Muhammad Qodari di posisi Kepala Staf Kepresidenan. Dudung dikenal sebagai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-33.
Selain Dudung, Presiden juga melantik beberapa pejabat penting lainnya. Muhammad Qodari kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sementara itu, Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Mohammad Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Hanif Faisol Nurofiq menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya adalah Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, Airlangga Hartarto, dan Pratikno. Hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Selain itu, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, hingga akademisi Rocky Gerung juga hadir dalam pelantikan tersebut.
Pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam penguatan struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi kebijakan dan komunikasi pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Dengan perubahan dan penunjukan pejabat baru, diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas dan terarah dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Tinggalkan Balasan