Kesepakatan Awal Perdamaian AS dan Iran
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan awal terkait perdamaian dengan Iran. Ia menyatakan harapan bahwa Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya untuk kegiatan pelayaran komersial mulai Jumat (19/6/2026). Kesepakatan ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan di kawasan Timur Tengah, termasuk penurunan harga minyak yang drastis dan kenaikan pasar saham yang pesat.
Saat berbicara bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan bilateral sebelum Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Tujuh (KTT G7) di Evian-les-Bains, Prancis, Trump menjelaskan bahwa banyak hal luar biasa akan terjadi di kawasan tersebut. Namun, seorang pejabat senior AS mengungkapkan bahwa kemungkinan besar lalu lintas di Selat Hormuz tidak akan kembali normal dalam dua pekan.
Rincian Kesepakatan dengan Iran
Draf nota kesepahaman antara AS dan Iran mungkin akan dirilis dalam waktu dekat setelah Jumat (19/6/2026), ketika kedua negara meresmikan kesepakatan tersebut di Swiss. Dalam memorandum tersebut, Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz—yang merupakan jalur pelayaran global penting—akan bebas dari biaya dan AS tidak akan mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Iran sampai negara itu memenuhi kewajibannya.
Setelah mengumumkan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan, membuka kembali rute maritim, serta mencabut blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, Trump menegaskan kembali bahwa prioritas utamanya adalah agar Iran tidak memiliki senjata nuklir.
Proses Negosiasi dan Pihak Terlibat
Menurut pejabat senior AS, memorandum tersebut telah ditandatangani oleh Trump, Wakil Presiden AS J.D. Vance, serta Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf sebagai pemimpin delegasi negosiasi Iran dengan AS. Secara eksplisit, memorandum tersebut menyatakan bahwa jalur air sempit itu akan dibuka selama 60 hari tanpa pungutan biaya tol, dengan AS berharap ketentuan itu menjadi bagian dari perjanjian akhir dengan Iran.
Dalam wawancara dengan ABC News, Vance mengatakan perjanjian awal tersebut telah ditandatangani secara digital pada Ahad. Setelah kesepakatan tersebut, AS dan Iran akan memasuki masa negosiasi teknis selama 60 hari, di mana nasib program pengembangan nuklir Iran dan berbagai rincian lainnya akan dibahas. Vance akan tetap memimpin tim negosiasi dari pihak AS. Pejabat tersebut juga menyatakan bahwa militer AS akan mempertahankan postur pasukan saat ini di Timur Tengah selama pembicaraan berlangsung.
Pasukan dan Kesiapan Militer
“Kami telah menambah banyak jumlah pasukan ke wilayah tersebut untuk mempersiapkan operasi yang dimulai sejak Februari. Kami berharap dapat mengurangi jumlah pasukan tersebut, tetapi kami belum melakukannya,” kata pejabat itu sembari menambahkan Washington perlu memastikan Iran dapat menepati janji mereka.
Trump menyatakan bahwa Vance akan mewakili AS pada upacara resmi yang diperkirakan berlangsung di Jenewa. Trump sendiri tiba di kota tersebut pada Senin sore sebelum bertolak ke Evian-les-Bains, kota di Prancis dekat perbatasan Swiss, untuk menghadiri KTT G7. “Vance akan hadir. Saya mungkin sudah tidak ada di sana saat itu,” kata Trump yang akan mengikuti KTT G7 hingga Rabu (17/6/2026).
Rincian Lebih Lanjut dan Penutupan Selat Hormuz
Seorang pejabat lain AS—yang juga berbicara kepada pers secara anonim—mengatakan rincian lebih lanjut mengenai memorandum tersebut mungkin akan diumumkan dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan.
Penutupan Selat Hormuz secara efektif oleh Iran telah mengganggu pasar energi dan komoditas global, menyebabkan harga gas AS melonjak, dan menambah kekhawatiran inflasi menjelang pemilihan paruh pada November mendatang. Oleh karena itu, pemulihan jalur bebas melalui Selat Hormuz menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Trump dalam bernegosiasi dengan Teheran.
Sebelum perang, sekitar 20 persen pasokan minyak global melintasi jalur sempit antara Iran dan Oman. Pejabat Iran mengatakan pihaknya tidak akan memberlakukan pungutan biaya tol kepada kapal yang melintasi selat tersebut, tetapi mereka terus bersikeras akan memungut biaya untuk keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan.
Tinggalkan Balasan