Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kecamatan Karanggeneng. Kabupaten Lamongan Drs.H.Abdul Hadi, SH.Mhum.
Lamongan.FNnews: Pemerintah Kabupaten Lamongan menggandeng tokoh masyarakat dan Ulama agar senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa menjaga Kamtibmas supaya kondusif.
Beberapa langkah Pemerintah bisa dilaksanakan diantarnya melalui peran aktif tokoh-tokoh masyarakat. Bahkan Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kecamatan Karanggeneng, Drs. Abdul Hadi. SH, MHum. sangat mendukung segala bentuk upaya hukum yang dilakukan pihak Kepolisian dalam rangka penanganan permasalahan intoleransi dan radikalisme. Mengecam keras segala bentuk anarkis yang berkedok agama, mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif serta mengajak masyarakat dalam lingkup Desa dan Kecamatan agar tidak mudah terprovokasi berita di media sosial.
Mantan Kepala Desa Karanggeneng dua periode ini juga selalu memberikan pemahaman dalam setiap pengajian-pengajian rutin yang diselenggarakan di Masjid Al Hidayah. “Saya selalu tekankan dalam setiap pengajian rutin pagi setelah shalat subuh, agar kita bisa menghargai dan bisa toleransi dalam bermasyarakat,” ujar beliau.
Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) Anggia Ermarini mengatakan, para ulama telah ikut mengajarkan dalam membangun nasionalisme, di samping akidah keagamaan.
”Maka saya selalu mengatakan, ketika kita mengadakan rutinan di seluruh daerah di Indonesia, para da’iyah-da’iyah (dai perempuan) ini tidak hanya berbicara tentang menyempurnakan shalat saja tetapi juga bagaimana menyempurnakan ibadah-ibadah ritual. Kita juga harus selalu mencintai negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/1/2021).
Menurutnya, semakin banyaknya tantangan isu persatuan, kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, dan radikalisme pada kurun waktu 5 sampai 10 tahun yang lalu berbeda dengan saat ini.
Sehingga para Dai juga perlu memperbarui dan meningkatkan pengetahuan terkait hal itu sesuai dengan perkembangan terkini yang lebih dinamis. “Artinya kita yang produk lama ini perlu di-update dan di-upgrade lagi tentang kapasitas dan keterampilan untuk menyikapi isu-isu yang terus berkembang ini.” ucap wanita yang juga menjabat sebagai Sekretaris PP Lembaga Kesehatan NU (LKNU).
Menurutnya, negara perlu meningkatkan kapasitas atau peran-peran dari para komunitas seperti yang dimiliki NU atau Muhammadiyah dalam menangani isu-isu tersebut.
”Karena mereka ini sudah punya potensi, sudah punya gerakan-gerakan yang mampu dijadikan sebagai alat untuk merespons isu-isu atau perkembangan hari ini dan tinggal dimanfaatkan saja sebetulnya,” katanya.
Seperti diketahui, paham seperti intoleransi, terorisme dan radikalisme pergerakannya sangat halus. Maka dari itu, menurutnya, intervensi yang dilakukan juga harus lebih halus lagi di masyarakat, terutama kepada para ustad dan kiai atau para tokoh di masyarakat untuk mampu merespon hal tersebut.
Selain itu, masalah politik identitas juga perlu direspon, mengingat hal ini juga dinilainya membahayakan persatuan dan kesatuan, sangat penting memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait hal itu. Apalagi saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai ulama padahal dia bukan ulama dengan berkedok lewat pakaian.
”Ini juga yang perlu untuk diketahui dan diwaspadai oleh masyarakat agar tidak mudah sekali terhasut dalam politik identitas apalagi yang membawa isu agama,” ujar mantan Sekretaris Umum Fatayat NU ini. FNnews/Ari
Tinggalkan Balasan